LAMANJAMBI.COM — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muaro Jambi menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan di lingkungan KPU Muaro Jambi, Rabu (30/9) siang.
Langkah ini dilakukan untuk menyerap masukan, kritik, serta saran dari berbagai pemangku kepentingan demi meningkatkan kualitas transparansi dan pelayanan kepemiluan.
Kegiatan yang melibatkan unsur Bawaslu, partai politik, insan pers, ormas, hingga instansi pemerintah daerah, masyarakat ini fokus pada penyusunan standar tiga jenis pelayanan utama, yakni sosialisasi pendidikan pemilih, verifikasi partai politik, serta kerja sama antarlembaga.
Acara ini dihadiri oleh semua komisioner KPU Kabupaten Muaro Jambi, yakni Almuttaqin sebagai ketua, Supriadi, Arisno, Arika, Desmara Dewi.
Ketua KPU Kabupaten Muaro Jambi, Almuttaqin menegaskan, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU juga mengemban amanat sebagai unit penyedia layanan publik. Oleh karena itu, penilaian terhadap efektivitas dan kualitas pelayanan tidak bisa dilihat hanya dari sudut pandang internal penyelenggara.
”Kami sadar kualitas layanan KPU tidak bisa kami nilai sendiri. Ibarat bercermin, kami membutuhkan masukan dari luar—baik dari Bawaslu, rekan-rekan pers, parpol, maupun ormas—agar pelaksanaan tugas kami benar-benar sesuai aturan, prosedur, dan ekspektasi publik,” kata Almuttaqin saat membuka kegiatan.
Ia menambahkan, penyelenggaraan FKP ini mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017.
Menurut dia, forum ini menjadi instrumen penting untuk membangun dialog dua arah yang partisipatif.
Selain dengan Bawaslu yang terjalin intensif di setiap tahapan, KPU Muaro Jambi juga terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan sejumlah instansi strategis seperti Kesbangpol, Dinas Dukcapil, Pemerintah Daerah, hingga Kementerian Agama.
Melalui forum konsultasi ini, KPU Muaro Jambi membuka ruang seluas-luasnya bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan rekomendasi konstruktif.
”Kami ingin memastikan seluruh layanan yang dijalankan tidak hanya patuh pada regulasi, tetapi juga adaptif, transparan, akuntabel, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi,” tegasnya. (*)
