Gelar Paripurna RAPD 2027, DPRD Provinsi Jambi Minta Pemerintah Prioritaskan Program Kerakyatan

LAMANJAMBI.COM — DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, Senin (19/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, mendesak Pemerintah Provinsi Jambi agar tidak sekadar menyajikan penjelasan administratif di atas kertas.

Ivan menegaskan, setiap program dalam RAPBD harus disertai target yang realistis, jadwal pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta kejelasan perangkat daerah yang bertanggung jawab.

“Jangan sampai jawaban pemerintah hanya sebatas penjelasan, tetapi ketika masuk pelaksanaan tidak ada target yang jelas, tidak ada ukuran keberhasilan, dan tidak bisa dievaluasi,” tegas Ivan dalam rapat paripurna tersebut.

Baca Juga :  Ingin Panen yang Berkualitas, Pinto Minta Petani Gunakan Pupuk Organik

DPRD menyoroti struktur belanja daerah yang dinilai masih membebani ruang fiskal pembangunan. Proporsi belanja pegawai tercatat masih berada di atas 30 persen, sementara rasio belanja infrastruktur berada di angka 31,23 persen atau sekitar Rp1,043 triliun dari total denominator Rp3,343 triliun. Dewan meminta simulasi penyesuaian belanja pegawai agar tidak menggerus belanja produktif untuk kebutuhan dasar masyarakat.

Di sisi pendapatan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipatok sebesar Rp2,049 triliun di tengah proyeksi penurunan transfer pemerintah pusat sekitar Rp96,213 miliar dari proyeksi KUA-PPAS. Pemprov diminta membuka dasar perhitungan tiap sumber penerimaan beserta langkah antisipasi jika realisasi meleset dari target.

Baca Juga :  Terima Dokumen RDTR, Bachyuni Deliansyah Harap Pemerintah Pusat Akomodir Usulan yang Lain

Pada sektor infrastruktur, dari total panjang jalan provinsi sekitar 1.183,787 kilometer, kondisi baik pada 2025 tercatat 69,03 persen dengan target kemantapan akhir RPJMD sebesar 77,35 persen. Ivan menilai pemerintah perlu menyertakan peta ruas jalan prioritas, kebutuhan anggaran, dan tahapan pengerjaan, termasuk pemetaan jaringan irigasi.

Dewan juga meminta koreksi klasifikasi anggaran pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp18 miliar, karena dinilai tercampur dengan kegiatan Pemungutan Suara Ulang (PSU) senilai Rp13,73 miliar. Khusus penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), anggaran harus disusun berbasis kesiapan personel, peralatan, dan pemetaan wilayah rawan.

Catatan lain menyasar sektor kesehatan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Meski utang RSUD Raden Mattaher turun dari Rp122,53 miliar pada akhir 2025 menjadi Rp49,32 miliar per September 2026, pemerintah diminta menjamin pelunasan sisa utang tidak mengganggu ketersediaan obat dan pelayanan pasien.

Baca Juga :  Jambi Layak Huni: Sinergi Dinas PUPR dan TNI Melalui DUMISAKE Bedah Rumah

Sementara itu, DPRD mempertanyakan konsistensi proyeksi dividen PT JII sebesar Rp28,75 miliar pada 2027, mengingat dalam bagian dokumen lain perusahaan tersebut disebut masih dalam tahap pemulihan dan belum menghasilkan dividen.

Sebelum RAPBD 2027 disahkan, DPRD meminta Pemprov memvalidasi seluruh data pendukung—termasuk keseragaman periode pembanding angka kemiskinan—dan menuangkan seluruh komitmen perbaikan ke dalam matriks tindak lanjut yang dapat diawasi. (*)