DPRD Jambi Dorong Pencegahan Permanen Karhutla Lewat Skema DBH dan CSR

LAMANJAMBI.COM – Panitia Khusus (Pansus) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) DPRD Provinsi Jambi mendorong pergeseran pola penanganan karhutla dari pemadaman reaktif menjadi pencegahan permanen yang terukur. Langkah tersebut meliputi penguatan tata air gambut, bantuan alat berat bagi petani, hingga penegasan tanggung jawab pemegang kawasan.

Komitmen itu mengemuka saat Pansus Karhutla DPRD Jambi melakukan studi banding ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Selasa (27/10/2026). Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jambi, Ivan Wirata, diterima Kepala Dinas Kehutanan Sumsel, Koimudin.

“Karhutla tidak boleh terus menjadi musim yang berulang setiap tahun. Kita tidak bisa hanya bergerak ketika api sudah membesar dan asap menyelimuti permukiman,” kata Ivan.

Baca Juga :  Pergi Nyadap Karet, Seorang IRT di Tanjabbar dimangsa Ular. Tonton Video Evakuasinya

Dalam paparan Dinas Kehutanan Sumsel, luas gambut di provinsi tersebut mencapai 1,2 juta hektare, dengan sebaran terluas di Kabupaten Ogan Komering Ilir sekitar 670 ribu hektare. Sebagian kawasan gambut di perbatasan Musi Banyuasin memiliki keterkaitan ekologis langsung dengan Jambi sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial.

Dari pengalaman Sumsel, pencegahan permanen dilakukan dengan menjaga gambut tetap basah melalui pembangunan sekat kanal dan pengaturan pintu air. Pengawasannya melibatkan polisi kehutanan, perusahaan di sekitar konsesi, serta masyarakat melalui penerapan peraturan desa bersanksi adat.

Baca Juga :  Kawal Hak Pemilih, Bawaslu Dirikan Posko Pengaduan Coklit

Di sisi lain, Anggota Pansus Karhutla DPRD Jambi, Sarwani, menyoroti kendala ekonomi petani kecil yang kesulitan menyewa alat berat untuk membuka lahan tanpa bakar. Ia mengusulkan penguatan program pembukaan lahan tanpa bakar melalui dukungan Dana Bagi Hasil (DBH) Kehutanan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Jangan sampai larangan membakar tidak dibarengi fasilitas dan solusi bagi petani kecil,” ujarnya.

Pansus juga menekankan perlunya matriks pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemegang izin konsesi, pemerintah pada hutan negara, kelompok perhutanan sosial, serta masyarakat di areal penggunaan lain (APL). Kepatuhan perusahaan terhadap kelengkapan sarana pemadaman juga akan dievaluasi.

Baca Juga :  Bachyuni Deliansyah Apresiasi Pemecahan Rekor Muri Senandung Jolo

Selain itu, DPRD Jambi meminta transparansi penggunaan dana bantuan Presiden untuk penanganan karhutla di Jambi agar tepat sasaran. Dari sisi regulasi, Ivan menilai Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 perlu dievaluasi guna memperkuat pengawasan kawasan rawan yang berulang kali terbakar.

Hasil kunjungan ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi Pansus kepada Pemerintah Provinsi Jambi, termasuk rencana audit sarana pemegang izin dan inventarisasi sekat kanal. (*)