LAMANJAMBI.COM – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kembali mengukir prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi.
Penghargaan ini diserahkan dalam acara pembukaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Auditorium Sultan Thaha, Gedung BPK RI Perwakilan Jambi.
Suasana ruangan mendadak hening saat amplop cokelat berisi dokumen hasil pemeriksaan dibuka. Di barisan terdepan, duduk tegak Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, mendampingi Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, serta Sekretaris Daerah, Budhi Hartono. Bagi Aidi, momen ini bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah ujian akuntabilitas nyata bagi penyelenggara negara.
Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian tersebut. Namun, ia tidak berpuas diri dan mengingatkan bahwa opini baik dari lembaga pemeriksa hanyalah satu sisi dari kewajiban pemerintah.
“LHP BPK itu ibarat cermin, bukan vonis. Jika ada debu yang terlihat di cermin, maka tugas kita bersama untuk membersihkannya. DPRD Muaro Jambi siap menjadi sapunya,” tegas Aidi Hatta.
Meski WTP menjadi kebanggaan, masyarakat tidak terlalu memusingkan istilah birokrasi tersebut. Bagi rakyat, ukuran keberhasilan pemerintahan jauh lebih sederhana namun mendasar, yakni jalan desa yang mulus, puskesmas yang lengkap obat, dan sekolah yang aman dari kebocoran.
Oleh karena itu, Aidi Hatta berkomitmen untuk memastikan setiap rekomendasi yang tertuang dalam laporan BPK benar-benar ditindaklanjuti, bukan sekadar disimpan di lemari arsip. Aidi menegaskan kembali bahwa dokumen LKPD 2025 bukan sekadar tumpukan angka. Dokumen tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan rakyat.
“Setiap rupiah yang ada di APBD adalah hasil keringat petani, pedagang, dan guru. DPRD tidak akan tinggal diam jika ada yang menyimpang. Rekomendasi BPK harus menjadi peta jalan perbaikan, bukan pajangan belaka,” tambahnya.
Sebelum meninggalkan ruang auditorium, Aidi Hatta menyampaikan pesan penutup yang mendalam. Ia berharap capaian ini menjadi pendorong semangat, bukan beban.
“Mari kita jadikan LHP 2025 ini sebagai cambuk untuk bekerja lebih baik, bukan beban. Eksekutif bekerja, legislatif mengawasi, dan rakyat menikmati hasilnya. Itulah definisi pemerintahan yang benar-benar berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. (*)
