LAMANJAMBI.COM – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Muaro Jambi memberikan peringatan keras terkait rencana penyertaan modal daerah kepada PT Muaro Jambi Unggul (Perseroda). Langkah ini dinilai rawan berujung pada kegagalan bisnis sekaligus membuka celah korupsi baru jika tidak dibarengi tata kelola yang jelas.
Peringatan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PPP, Masito, dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyertaan Modal kepada PT Muaro Jambi Unggul pada rapat kerja DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Senin (12/10).
Masito menegaskan bahwa penyertaan modal tidak boleh sekadar menjadi agenda menggelontorkan anggaran dari kas daerah. Pemerintah daerah wajib memastikan perusahaan memiliki arah bisnis yang terukur, manajemen yang profesional, serta mampu menghasilkan keuntungan nyata bagi masyarakat.
“Banyak BUMD di Indonesia gagal karena modal disuntik, tetapi bisnis tidak jelas. Kami tidak ingin PT Muaro Jambi Unggul bernasib sama dengan kebanyakan BUMD yang gagal,” tegas Masito di hadapan forum rapat.
Selain menyoroti risiko kegagalan bisnis, Fraksi PPP juga mencermati potensi ekonomi besar dari rencana pengelolaan 1.335 sumur di Kabupaten Muaro Jambi. Menurut Masito, sektor ini berpeluang mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan, bahkan melampaui kontribusi sektor perkebunan kelapa sawit.
Namun, ia mengingatkan bahwa potensi besar tersebut menyimpan risiko tinggi apabila dikelola secara serampangan dan tidak berpihak kepada kepentingan publik.
“Kita ingin PT Muaro Jambi Unggul benar-benar unggul dalam tata kelola, PAD, dan membela penambang kecil. Jika dikelola dengan baik, 1.335 sumur ini bisa menjadi sumber PAD terbesar Muaro Jambi melebihi sawit. Tapi jika salah kelola, kami khawatir ini menjadi lubang korupsi baru,” pungkasnya










