LAMANJAMBI.COM — DPRD Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat paripurna pandangan fraksi terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Muaro Jambi. Senin (12/10).
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Wiranto itu dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi Mahir, Forkopimda, kepala OPD dan tamu undangan lainnya.
Dalam paripurna tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan masing-masing. Seperti Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan langsung oleh Ketua Fraksi, Yuli Setia Bakti.
Yuli menegaskan agar pembentukan regulasi daerah ini tidak sekadar menjadi formalitas dokumen hukum, melainkan diwujudkan dalam aksi nyata yang dirasakan masyarakat.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Muaro Jambi, Yuli Setia Bakti, menegaskan keberhasilan suatu Perda tidak diukur dari seberapa banyak regulasi yang disahkan, tetapi dari sejauh mana manfaat dan dampaknya terhadap pelayanan publik serta kesejahteraan warga.
”Jangan biarkan Perda hanya jadi buku, laksanakan dengan nyata demi rakyat Muaro Jambi. Regulasi harus diwujudkan menjadi kerja nyata yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Yuli Setia Bakti.
Adapun enam Ranperda yang dikaji dalam Pemandangan Umum tersebut meliputi Penyertaan Modal Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penyertaan Modal PT Muaro Jambi Unggul (Perseroda), Penataan Desa, serta Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti secara khusus rencana penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi dan PT Muaro Jambi Unggul. PDI Perjuangan meminta Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyertakan target kinerja yang terukur, analisis risiko yang matang, serta keterbukaan atas status hukum aset daerah yang disertakan.
”Penyertaan modal harus berbanding lurus dengan peningkatan mutu dan cakupan pelayanan dasar. Dana publik tidak boleh diinvestasikan tanpa arah usaha dan ukuran keberhasilan yang jelas,” tegasnya.
Terkait barang milik daerah, Fraksi PDI Perjuangan mendorong inventarisasi aset yang tertib, kejelasan status kepemilikan hukum, dan optimalisasi aset yang belum dimanfaatkan guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mengabaikan kepentingan pelayanan publik.
Mengenai Ranperda Penataan Desa dan Permukiman Kumuh, fraksi menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dan pemenuhan kebutuhan mendasar warga seperti air bersih, sanitasi, serta kejelasan batas wilayah agar tidak memicu sengketa sosial.
Sedangkan terkait Ranperda Kebakaran, PDI Perjuangan mendesak peningkatan sarana prasarana, penguatan jumlah personel, hingga respon cepat pemadaman khususnya di wilayah rawan kebakaran pemukiman padat dan kebakaran lahan.
”Setiap Perda wajib memiliki perangkat daerah penanggung jawab, program kerja yang terukur, kecukupan anggaran, serta mekanisme pengawasan yang kuat. Kami meminta jawaban Pemkab disampaikan berbasis data dan tindakan konkret,” jelasnya. (*)
