Tingkatkan Kualitas Layanan, Sekda Muaro Jambi Buka FKP Adminduk dan Teken Kerja Sama Lintas Sektor

​LAMANJAMBI.COM — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono, membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) sekaligus Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Muaro Jambi di Hotel Ratu Duo, Kota Jambi, Kamis (22/10/2026).

​Mengusung tema “Bersama Mewujudkan Pelayanan Adminduk yang Modern, Profesional, dan Terpercaya”, kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Dukcapil Muaro Jambi, pimpinan PT Pos Indonesia Perwakilan Jambi, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, akademisi, tokoh masyarakat, serta insan pers.

Baca Juga :  Pinto Minta Pj Bupati Fokus Bangun Daerah

​Dalam sambutannya, Budhi Hartono menjelaskan bahwa pelaksanaan FKP merupakan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan FKP di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum ini menjadi ruang dialog dua arah antara penyelenggara layanan dan masyarakat guna membangun sistem pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel.

​Ia menegaskan, FKP bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan instrumen penting yang menjadi indikator penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) KemenPANRB, Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, serta penilaian Ombudsman RI.

Baca Juga :  Kenal di MiChat, Oknum Duda Asal Medan Kuras Harta Seorang Janda Jambi

​”Pelayanan administrasi kependudukan seperti KTP-el, Kartu Keluarga, akta kelahiran, hingga akta kematian merupakan layanan dasar yang menjadi pintu masuk seluruh akses pelayanan publik lainnya,” tegas Budhi.

​Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan PKS pemanfaatan data kependudukan antara Dinas Dukcapil Muaro Jambi dengan lima OPD, serta PKS pengiriman dokumen kependudukan bersama PT Pos Indonesia.

Baca Juga :  Pemkab Muaro Jambi Aktifkan Kades Bermasalah, Desa Terancam Tak ada Pembangunan

​Sinergi tersebut diharapkan mampu mewujudkan integrasi data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid sehingga penyaluran program bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Selain itu, kerja sama dengan PT Pos Indonesia diharapkan mempermudah distribusi dokumen kependudukan hingga ke wilayah pelosok secara cepat, aman, dan tepat alamat. (*)