Oleh: Muhlisin
Ketua GP Ansor Merangin
MERANGIN – M. Syukur sudah mulai menata birokrasi Kabupaten Merangin. Senin (1/9) malam, 15 pejabat eselon II dilantik di rumah dinas bupati, bilangan Kelurahan Dusun Bangko.
Namun sama sekali tak ada kejutan. Karena hanya rotasi biasa. Semuanya birokrat wajah lama yang selama ini sudah memegang jabatan pimpinan OPD Kabupaten Merangin. Cuma tukaran kursi saja. Dari jabatan ‘mata air’ ke jabatan ‘air mata’. Dari jabatan ‘basah’ ke posisi ‘kering’, atau sebaliknya.
Satu-satunya ‘kejutan’ kecil adalah penunjukan Zulhifni sebagai Asisten Kordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan, yang kemudian menjabat pelaksana tugas Sekretaris Daerah yang ditinggal pensiun Fajarman. Ini pun bukan isu baru. Yang bersangkutan sejak lama disebut diendors kekuatan eksternal eksekutif untuk menduduki kursi sekda definitif.
Sembilan jabatan level eselon II juga belum terisi sepenuhnya. Masih dipegang pelaksana tugas. Baik dari internal atau pun eksternal OPD. Bahkan OPD yang dijabat pelaksana tugas adalah instansi prestisius, sangat penting, dan punya anggaran besar.
Misal, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Inspektorat. Beberapa dinas lainnya juga serupa. Lalu, mengapa sembilan instansi penting dikosongkan?
Nah. Justru inilah kuncinya. Syukur terlihat seperti sengaja mengosongkan sembilan OPD besar dan vital. Karena di sinilah nanti akselerasi pembangunan dapat dilakukan. Termasuk, jika Syukur-Khafid ingin menyuntik formasi tempurnya dengan wajah baru dari luar Merangin.
Visi Merangin Baru Syukur-Khafid tentu tak hanya sekedar pergeseran kursi semata. Melainkan perlu pemikiran, ide, dan kreatifitas baru untuk menata Merangin agar bisa melaju lebih cepat di tengah efisiensi anggaran berjamaah dari pusat hingga ke daerah.
Nah, wajah baru ini yang masih jadi misteri. Apakah wajah baru itu nanti akan muncul dari proses lelang jabatan yang kemudian meroketkan beberapa birokrat muda lokal. Atau kah akan jadi jalan tol masuknya energi baru dari luar.
Dinas PUPR misalnya. Jika hanya mengandalkan pemain biasa dengan jejaring lokal, tak banyak bisa diharapkan. Dana APBD sangat terbatas. Sebagian besar juga dalam bentuk dana penugasan yang tak memberi ruang improvisasi sesuai kebutuhan lokal.
Jelas Syukur-Khafid perlu personal dengan link skala nasional. Melalui jejaring itu pula akses terbuka kepada menteri-menteri yang punya otoritas anggaran di tingkat pusat.
So, selain memang perlu mekanisme lelang jabatan. Diduga Syukur sengaja mengosongkan beberapa jabatan sangat penting itu sebagai ruang akselerasinya di tengah kondisi ruang fiskal yang begitu sempit.
Ya, kuat dugaan jika Syukur sengaja anggurin dulu sembilan jabatan penting itu. Kini, teka tekinya tinggal satu: orangnya siapa?
