TRIBUNJAMBI.COM — Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Langkah ini dipertegas dengan keterlibatan aktif dalam agenda nasional kedinasan di ibu kota.
Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, SP., MM., M.Si., menghadiri langsung kegiatan “Sinergi Nasional Akselerasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Pencapaian Desa Anti Korupsi” yang diinisiasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Gedung LKPP, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jakarta, Selasa (19/5).
Dalam kesempatan tersebut, Kabupaten Muaro Jambi menorehkan catatan penting. Desa Mendalo Indah resmi ditetapkan sebagai salah satu lokus pelaksanaan Pengukuran Tingkat Kematangan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Desa Tahun 2026. Penetapan ini diharapkan menjadi stimulus peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan APBDesa di wilayah tersebut.
”Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, hingga tingkat desa adalah kunci utama. Kami berkomitmen penuh menyukseskan program nasional ini demi mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berintegritas,” ujar Bupati.
Sebagai bentuk konkret kolaborasi lintas sektor, Bupati Bambang Bayu Suseno bersama Bupati Tanah Laut, Rahmat Trianto, melakukan penandatanganan Komitmen Sinergi Nasional. Prosesi simbolis ini disaksikan langsung oleh Kepala LKPP, Sarah Sadiqa.
Acara berskala nasional ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi negara, di antaranya Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, serta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Ibnu Basuki Widodo.
Turut mendampingi Bupati dalam kunjungan kerja tersebut, Sekretaris Daerah Budhi Hartono, S.Sos., MT., Kadis PMD Drs. Sukisno, MM., Kadis PUPR Anjar Prabowo, ST., serta Kadis PTSP Alias, SH., MH.
