DPRD Jambi Setuju Jika Gaji PPPK dialihkan ke Pusat

LAMANJAMBI.COM — Kebijakan pemerintah pusat yang mengambil alih pembayaran gaji ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) disambut positif oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Langkah ini dinilai mampu membuka ruang fiskal yang lebih luas bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengalihan penggajian PPPK ini dapat menghasilkan efisiensi belanja daerah (APBD) mencapai Rp179 miliar per tahun. Jika ditotal secara keseluruhan—termasuk tenaga paruh waktu—penghematan anggaran bisa menembus angka Rp200,6 miliar. Berdasarkan data Pemprov Jambi, total jumlah aparatur sipil negara (ASN) dan honorer saat ini mencapai 21.136 orang. Rinciannya terdiri atas 9.142 ASN, 3.452 PPPK penuh waktu, 6.438 tenaga paruh waktu, serta 2.104 tenaga honorer.

Baca Juga :  Ketua Aidi Hatta Dampingi Masyarakat Gambut Jaya Bertemu Menteri Transmigrasi

Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz menyatakan, pihaknya kini tengah menunggu surat edaran resmi terkait pengalihan gaji guru PPPK ke pusat. Menurutnya, anggaran yang sebelumnya tersedot untuk membayar gaji PPPK nantinya dapat dialihkan kembali guna mendukung program-program prioritas yang langsung berdampak pada masyarakat.

Baca Juga :  Ketua DPRD Provinsi Jambi Lesehan Bersama Pendemo

“Tentu ada potensi lagi nanti, kita menunggu edaran terkait gaji guru PPPK yang akan diambil pusat. Nah, itu adalah salah satu potensi yang mungkin nanti menjadi ruang fiskal daerah,” ujar Hafiz di Jambi, Senin (14/9/2026).

Ia merinci, penataan anggaran tersebut diprioritaskan untuk dua pilar pembangunan daerah yang harus berjalan beriringan, yakni percepatan pembangunan infrastruktur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta pemenuhan sarana dan prasarana di sektor pendidikan.

Baca Juga :  Seorang Janda di Bungo ditemukan Tewas terbungkus Karung. Jasatnya dibuang ke rawa-rawa

Saat ini, penyesuaian alokasi anggaran tersebut masih berproses dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang nantinya akan dibahas lebih mendalam pada tingkat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. (*)