LAMANJAMBI.COM — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Muaro Jambi menyampaikan kritik keras terkait buruknya tata kelola dan pelayanan Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi (PDAM).
Pemkab Muaro Jambi didesak untuk mengambil tindakan tegas dengan melakukan perombakan total di tubuh manajemen perusahaan daerah tersebut.
Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Indra Gunawan, menegaskan bahwa permasalahan pelayanan air bersih di PDAM Muaro Jambi sudah berlarut-larut dan seperti tidak pernah selesai. Padahal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saban tahun terus mengucurkan dana subsidi untuk perusahaan tersebut.
”Perumda PAM kita ini dari dulu sampai sekarang tidak ada bagus-bagusnya. Kita kucurkan subsidi, subsidi, dan subsidi terus setiap tahun, tetapi pelayanan dan manajemennya tetap saja buruk,” ujar Indra Gunawan.
Pria yang juga menjabat sebagai ketua DPC PPP MuaroJambi ini menyebut jika bobroknya pelayanan PDAM telah memicu gelombang kekecewaan masyarakat. Bahkan, aksi demonstrasi dari kaum ibu-ibu sempat pecah akibat krisis pasokan air bersih yang tak kunjung teratasi.
“Kemarin ada juga ibu-ibu yang demoi PDAM,” katanya.
Berdasarkan laporan yang diterima pihak legislatif, indikasi kebocoran anggaran dan kelalaian manajerial terjadi di berbagai lini, mulai dari jajaran pejabat atas hingga tingkat pelaksana di bawahnya.
Oleh karena itu, anggota DPRD dua periode ini menekankan bahwa pembenahan PDAM tidak bisa lagi dilakukan setengah-setengah. Ia mendesak Bupati Muaro Jambi untuk melakukan pembersihan dan evaluasi total secara menyeluruh.
”Kalau Bupati tidak mengambil sikap dan kebijakan tegas untuk merombak seluruh struktur yang ada di dalam Perumda sekarang, PDAM ini tidak akan pernah maju. Jangan cuma kepalanya saja yang diganti, tetapi seluruhnya! Biar tidak terus-terusan terjadi kebocoran seperti tahun-tahun lalu,” tegas Indra.
Menurut Indra, jika Pemkab Muaro Jambi serius dalam membenahi kapasitas dan manajemen PDAM secara komprehensif, hasilnya tidak hanya berdampak langsung pada kepuasan masyarakat penerima manfaat air bersih di berbagai kecamatan, tetapi juga berpotensi signifikan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
”Kalau PDAM ini maju dan diurus dengan benar, otomatis PAD kita pasti bertambah. Ini masukan serius dari kami karena permasalahannya sudah sangat menjamur,” pungkasnya. ()*
