DPRD Muaro Jambi Godok Dua Ranperda Strategis, Sasar Petani hingga Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur’an

LAMANJAMBI.COM – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Muaro Jambi mulai membahas dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Kedua regulasi tersebut mencakup Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Ranperda tentang Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur’an.

Anggota Bapemperda DPRD Muaro Jambi dari Fraksi PKB, Sulaini, menyebutkan bahwa penyusunan kedua payung hukum ini masih berada pada tahap awal. Saat ini, pihaknya bersama tim ahli tengah merumuskan substansi dan muatan materi peraturan.

Baca Juga :  Maju di Pilkada Merangin, Nalim: Saya dan Pak Nasution Siap

“Setelah perumusan naskah bersama tim ahli rampung, tahapan selanjutnya adalah konsultasi publik serta pembahasan internal legislatif bersama pihak eksekutif terkait,” ujar Sulaini. Ia menambahkan, DPRD nantinya juga dapat membentuk panitia kerja (Panja) untuk mengawal pembahasan hingga sah menjadi peraturan daerah. Rapat awal ini turut dihadiri Ketua Bapemperda Ali Mustika, Wakil Ketua Sartono BE, serta anggota Ambo Tuo.

Terkait Ranperda Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur’an, Sulaini menjelaskan bahwa regulasi ini lahir dari keprihatinan atas masih adanya warga Muaro Jambi yang belum mampu membaca Al-Qur’an. Melalui perda ini, pemerintah daerah diharapkan memiliki tanggung jawab hukum dan arah program yang lebih konkret. Pola yang dirancang adalah penguatan pembelajaran pada jalur pendidikan formal melalui mata pelajaran muatan lokal di jenjang SD, SMP, hingga SMA jika memungkinkan secara regulasi.

Baca Juga :  Dinas Sosial Gelar Rakoor KLA

Sementara itu, Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani difokuskan untuk mengantisipasi risiko gagal panen dan menjamin kesejahteraan petani dari hulu ke hilir. Menurut Sulaini, pemerintah daerah wajib hadir memastikan ketersediaan sarana produksi seperti bibit dan pupuk, alat mesin pertanian, hingga perbaikan infrastruktur penunjang seperti jalan usaha tani, jembatan, dan irigasi secara bertahap.

Baca Juga :  Soal TORA, Ratusan Masyarakat Geruduk Kantor Bupati Muaro Jambi

Saat ini, ruang masukan dari masyarakat masih terbuka lebar sebelum kedua draf Ranperda tersebut masuk ke tahap pembahasan formal antara legislatif dan pemerintah daerah.