DPRD Muaro Jambi Gelar Paripurna APBD tahun 2027, Ini Rinciannya

LAMANJAMBI.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Rapat yang berlangsung di Gedung Rapat Utama DPRD Muaro Jambi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Aidi Hatta, Senin (09/11).

​Sidang paripurna ini turut dihadiri unsur Forkopimda, mulai dari Kapolres Muaro Jambi, perwakilan Kodim 0415/Jambi, Kajari, hingga jajaran kepala OPD, camat, dan kepala desa.

​Dalam nota keuangan yang disampaikan, pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi TA 2027 direncanakan sebesar Rp1.197.719.978.181,69. Angka ini mengalami koreksi dari proyeksi awal yang sempat mencapai Rp1,371 triliun akibat penyesuaian alokasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Sementara itu, struktur belanja daerah dialokasikan sebesar Rp1.196.719.978.181,69, dengan pembiayaan netto minus Rp1 miliar dan SiLPA nihil.

Baca Juga :  Pemilu 2024, PPP Merangin Optimis Dapat Kursi distiap Dapil

​Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, secara terbuka mengakui kondisi fiskal daerah saat ini menuntut pemerintah untuk jauh lebih cermat dalam memprioritaskan pembangunan.

​”Penurunan alokasi transfer ini tentu membawa konsekuensi terhadap kemampuan kita membiayai program pembangunan. Kita tidak mungkin membiayai seluruh kebutuhan sekaligus di tengah keterbatasan fiskal,” ungkap Bambang.

Baca Juga :  Ngaku Tidak Betah dirumah, Seorang Anak Asal Jambi Sebrang Terlantar di Merangin

​Kendati demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh melunturkan kualitas pelayanan publik maupun menghentikan roda pembangunan. Untuk menyiasati hal tersebut, Pemkab Muaro Jambi mulai menjajaki alternatif pembiayaan di luar skema APBD reguler, termasuk melirik kerja sama pembiayaan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) maupun sumber sah lainnya sesuai regulasi.

​Langkah ini dinilai mendesak mengingat besarnya kebutuhan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi. Pemerintah daerah tidak ingin masyarakat harus menunggu terlalu lama akibat keterbatasan APBD murni.

​Di sisi lain, Pemkab juga menaruh harapan besar pada kebijakan pemerintah pusat dalam APBN 2027 terkait alokasi anggaran khusus untuk gaji atau honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jika kebijakan tersebut terealisasi penuh, tekanan belanja pegawai dalam struktur APBD diharapkan dapat terpangkas, sehingga ruang fiskal daerah kembali terbuka luas untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik. (*)

Baca Juga :  Seorang Warga Riau Tewas Diterkam Harimau di Muaro Jambi

Berikut ​Rincian Anggaran RAPBD Muaro Jambi 2027.
​Pendapatan Daerah: Rp1.197.719.978.181,69
​Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp188.958.921.356,69
​Transfer Pemerintah Pusat: Rp942.904.781.000,00
​Transfer Antar Daerah: Rp65.856.275.825,00
​Belanja Daerah: Rp1.196.719.978.181,69
​Penerimaan Pembiayaan: Rp1.000.000.000,00 (Penyertaan Modal Daerah)
​Pembiayaan Netto: (Rp1.000.000.000,00)
SiLPA: Nihil