LAMANJAMBI.COM — Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyampaikan tanggapan dan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Muaro Jambi terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah Daerah.
Penyampaian jawaban tersebut disampaikan oleh Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, SP, MM, M.Si, melalui Wakilnya, Junaidi Mahir dalam Rapat Kerja DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Selasa (13/10).
Dalam rapat yang merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan Pembicaraan Tingkat I tersebut, Bupati memberikan penjelasan komprehensif atas poin-poin yang menjadi perhatian sembilan fraksi di DPRD Muaro Jambi.
Bupati mengapresiasi masukan dari Fraksi PKS dan Perindo terkait Ranperda Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi yang menekankan pada peningkatan pelayanan, perluasan akses air minum, dan perbaikan kinerja.
Mengenai penataan pemukiman kumuh, Bupati menegaskan data teknis telah dihimpun agar implementasinya sesuai fakta lapangan.
”Untuk pengelolaan barang milik daerah, Pemkab telah menyediakan aplikasi berbasis digital guna mewujudkan tertib administrasi. Sedangkan untuk Ranperda Penyertaan Modal PT Muaro Jambi Unggul (Perseroda), kajian investasi dan rencana bisnis telah disusun menyesuaikan studi kelayakan,” jelas Bupati melalui Wakilnya, Junaidi Mahir.
Menjawab pandangan Fraksi Gerindra dan PDI Perjuangan, Bupati mengungkapkan bahwa penyertaan modal pada Perumda Tirta Muaro Jambi menjadi dasar hukum penting sekaligus sarana penataan dan pemisahan aset daerah demi transparansi. Pemkab saat ini juga memanfaatkan aplikasi SI INDAH (Sistem Informasi Data Aset Daerah) agar seluruh aset daerah tercatat dengan tertib.
Bupati juga menekankan urgensi Ranperda Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran. Luasnya wilayah Muaro Jambi dinilai membutuhkan landasan hukum yang kuat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan kebakaran secara cepat dan terpadu guna melindungi masyarakat serta lingkungan.
”Tujuan utama pembentukan seluruh Ranperda ini adalah sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah yang berimbas positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Seluruh penjelasan rinci mengenai rencana bisnis, rencana kerja, dan detail teknis Ranperda lainnya dijadwalkan akan dibahas lebih mendalam bersama Panitia Kerja (Panja) DPRD Kabupaten Muaro Jambi. (*)
