SENGETI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak memaksakan seluruh usulan program masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Penyusunan anggaran diminta lebih selektif, realistis, dan memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono, S.Sos., M.T., saat membacakan sambutan Bupati Muaro Jambi sekaligus membuka Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Muaro Jambi ini turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag., Wakil Ketua II DPRD Jurjani, perwakilan Bank 9 Jambi, serta seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkab Muaro Jambi.
”Jangan memaksakan semua usulan harus masuk APBD. Dahulukan kebutuhan dasar, pelayanan publik, pembangunan prioritas, serta program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Budhi Hartono membacakan pesan Bupati.
Menurut Budhi, keterbatasan kemampuan fiskal daerah harus disikapi dengan mempertajam skala prioritas dan memperbaiki kualitas belanja, bukan menyusun anggaran tanpa perhitungan matang. Setiap perangkat daerah diminta mengevaluasi usulan program secara objektif berdasarkan tingkat urgensi dan kemampuan keuangan daerah.
Selain penajaman belanja, Pemkab Muaro Jambi juga menekankan penyusunan target pendapatan yang realistis. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) wajib didasarkan pada potensi terukur dengan strategi pencapaian yang jelas, sementara pendapatan transfer harus mengacu pada informasi resmi dan regulasi yang berlaku.
Lebih lanjut, para kepala OPD diingatkan agar tidak sekadar mengejar tingginya persentase serapan anggaran, melainkan fokus pada hasil (outcome) yang benar-benar dirasakan publik. Setiap program diwajibkan memiliki indikator capaian yang terukur serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muaro Jambi 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Untuk memperdalam pemahaman teknis regulasi, sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri secara daring, yakni Aripadana, S.E., M.Si., dan Shalia Alamah Joya.
Melalui forum ini, Pemkab Muaro Jambi menargetkan seluruh OPD memiliki kesamaan persepsi dalam menyusun APBD 2027 agar tata kelola anggaran berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.(*)










