LAMANJAMBI.COM — Kabupaten Muaro Jambi menjadi salah satu kabupaten yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan. Hingga saat ini, sudah puluhan kasus kebakaran di Kabupaten Muaro Jambi dengan membakar ratusan hektar lahan.
Karhutlah yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi pada umumnya terjadi dilahan gambut dengan fokus Kumpeh Ilir dan sungai Gelam Ujung. Tim gabungan terus berusaha agar kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi tidak meluas. Berkat kerjasama, api berhasil dipadamkan.
Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno dalam rakoor penanganan karhutla di Kabupaten Muaro Jambi bersama Danrem Gapu, Brigjen TNI Nyamin dan Forkopimda serta tim terkait menyebut jika Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berkomitmen untuk menggeser pola penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari tanggap darurat menjadi tindakan pencegahan dan mitigasi berbasis peta kerawanan.
Langkah strategis ini dinilai mendesak mengingat dominasi ekosistem gambut dalam di wilayah tersebut yang rawan terbakar dan sulit dipadamkan saat musim kemarau. Dan Karhutlah hampir terjadi disetiap tahun.
Bambang Bayu Suseno, menyampaikan bahwa karakteristik wilayah Muaro Jambi yang memiliki luas Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) mencakup 262.000 hektar di 128 desa dan 7 kecamatan menjadi tantangan ekologis utama. Tingkat kedalaman gambut yang bervariasi—bahkan di beberapa titik melebihi 7 hingga 8 meter—membuat pemadaman darat maupun udara (water bombing) menemui kendala besar jika api sudah membesar.
“Lahan gambut berkontribusi paling besar pada kejadian kebakaran. Pembakaran lahan, gangguan tata air, hingga perubahan fungsi lahan memperparah kondisi ini. Kita tidak bisa lagi menggunakan pola lama di mana sarana dan penataan air baru disiapkan setelah api berkobar. Kita harus menyiapkan akses air, embung, dan sekat kanal sebelum kebakaran terjadi,” tegas Bambang Bayu Suseno.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Muaro Jambi tengah menyusun peta kerawanan tunggal dan roadmap penanganan karhutla yang pembagian tugasnya diatur secara sistematis lintas sektor. Penataan tata air (hidrologi gambut), pembasahan kembali (rewetting), serta penyediaan pintu air dan sekat kanal terintegrasi menjadi pilar utama dalam pemulihan ekosistem gambut.
Selain penguatan tata kelola lingkungan, Bupati menekankan pentingnya keterlibatan aktif perusahaan perkebunan dan pemegang izin konsesi hutan di Muaro Jambi. Perusahaan diminta tidak hanya fokus mengamankan area konsesi internal, tetapi wajib berkontribusi dalam kesiapsiagaan wilayah sekitar.
“Dunia usaha harus mengambil peran aktif sesuai roadmap. Tanggung jawab harus jelas, mulai dari tata air hingga pemanduan patroli pencegahan. Kita dorong pula pemanfaatan lahan berkelanjutan berbasis paludikultur seperti tanaman jelutung, rasau, hingga nanas yang ramah lahan basah,” tambahnya.
Guna menopang langkah tersebut, Pemkab Muaro Jambi telah menetapkan status siaga darurat, menyiapkan sarana logistik. Sinergi berskala besar bersama TNI, Polri, BMKG, Manggala Agni, serta masyarakat desa terus diperkuat untuk mengantisipasi potensi kekeringan ekstrem. (*)
