LAMANJAMBI.COM – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, mendesak Pemerintah Provinsi Jambi mengambil langkah konkret dan terukur guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah hingga menembus angka minimal 5 persen. Dorongan ini menyikapi rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi pada 5 November 2026 yang mencatat ekonomi Jambi pada Triwulan III 2026 hanya tumbuh 3,91 persen secara tahunan (year on year).
Angka tersebut melambat dibandingkan Triwulan II 2026 yang mencapai 4,15 persen. Capaian ini menempatkan Jambi di posisi terbawah dari 10 provinsi di Sumatera, sekaligus tertinggal dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera sebesar 4,95 persen dan nasional sebesar 5,47 persen.
“Pertumbuhan 3,91 persen menunjukkan ekonomi Jambi masih bergerak, tetapi kecepatannya belum cukup kuat. Ini harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah agar daya ungkit ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bisa bergerak optimal,” ujar Ivan, Jumat (6/11).
Evaluasi Sektor Pertanian dan Belanja Modal
Ivan menyoroti struktur ekonomi Jambi yang masih bertumpu pada sektor pertanian dengan kontribusi 34,27 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), namun hanya tumbuh 2,53 persen. Terlebih, produksi padi Jambi pada 2026 tercatat 343,39 ribu ton gabah kering giling (GKG) atau turun 6,64 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Ia mendorong sektor pertanian ditargetkan tumbuh minimal 4 persen melalui perbaikan irigasi, ketersediaan benih dan pupuk, pompanisasi, hingga alat mesin pertanian.
Selain pertanian, kualitas belanja pemerintah juga menjadi sorotan. Data BPS mencatat realisasi belanja modal berada di kisaran Rp243 miliar atau turun 57,5 persen secara tahunan. Ivan meminta Pemprov Jambi mempercepat proses tender sejak awal tahun dan menargetkan realisasi belanja modal minimal 75 persen pada Triwulan III serta di atas 95 persen pada akhir tahun anggaran.
Hilirisasi dan Kesenjangan Wilayah
Untuk menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja formal, Ivan menekankan pentingnya hilirisasi komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, kopi, pinang, dan pertambangan. Pasalnya, dari 1,88 juta penduduk bekerja di Jambi per Agustus 2026, sebanyak 57,31 persen masih berada di sektor informal.
Pemerataan pembangunan juga dinilai mendesak. Meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jambi pada 2026 meningkat menjadi 75,87, ketimpangan antarwilayah masih lebar antara Kota Jambi (83,08) dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (71,91).
“Pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di Kota Jambi. Kabupaten dengan indikator pembangunan manusia lebih rendah harus mendapat intervensi anggaran yang lebih kuat untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” tegasnya.
Sebagai langkah percepatan, DPRD mendorong Pemprov Jambi fokus pada empat agenda utama: menjaga daya beli dan ketahanan pangan, memperluas lapangan kerja formal serta pendampingan UMKM, mempercepat belanja modal produktif, serta menutup kesenjangan infrastruktur antarwilayah. (*)










