LAMANJAMBI.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi mendesak kepastian status Proyek Strategis Nasional (PSN) serta solusi atas keterbatasan fiskal daerah saat berkonsultasi ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas RI di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Dalam pertemuan yang diterima Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas dan perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tersebut, DPRD Jambi memperjuangkan kelanjutan sejumlah proyek vital. Proyek tersebut meliputi Pelabuhan Ujung Jabung, Jembatan Batanghari III, Kawasan Industri Kemingking, hingga normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi hingga 2029 tidak akan tercapai tanpa ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai. Menurutnya, posisi strategis Jambi di tengah Pulau Sumatera belum optimal karena terhambat masalah konektivitas.
“Investor tidak akan datang kalau syarat dasarnya belum lengkap. Jalan rusak, jembatan kurang, dan pelabuhan tidak jalan,” tegas Ivan.
Ivan secara khusus menyoroti nasib Pelabuhan Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah menyedot investasi hampir Rp450 miliar, termasuk untuk pembebasan lahan. Banggar DPRD meminta Bappenas memberikan jawaban tertulis terkait kelanjutan proyek pintu gerbang perdagangan pesisir timur Sumatera tersebut agar investasi yang sudah tertanam tidak sia-sia.
Selain pelabuhan, pembangunan Jembatan Batanghari III dinilai sudah sangat mendesak untuk mengurai kemacetan arus jalan nasional. Ivan membandingkan kondisi Jambi yang hanya mengandalkan Jembatan Batanghari I dengan provinsi tetangga, seperti Sungai Siak di Riau yang memiliki lima jembatan dan Sungai Musi di Sumatera Selatan yang memiliki enam jembatan.
Berdasarkan paparan Bappenas, dalam RPJMN 2025–2029 hanya terdapat satu program PSN terkait Jambi, yakni Program Hilirisasi Kelapa Sawit dan Kelapa. Sementara dalam RKP 2026 dan Rancangan RKP 2027, tercatat tiga proyek yang diakomodasi, yaitu Terminal Peti Kemas Muara Jambi, penyiapan Tol Jambi–Rengat, serta konstruksi Tol Betung–Tempino–Jambi.
Di sisi lain, perwakilan Kementerian PU mengungkapkan bahwa dalam dua tahun terakhir belum ada usulan PSN baru yang diajukan secara resmi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi. Saat ini, kementerian baru mendalami usulan Flyover Paal 10 di Kota Jambi yang masih terkendala kelengkapan dokumen kesiapan.
Menanggapi hal itu, Ivan mendorong Pemprov Jambi lebih proaktif menyiapkan dokumen teknis dan mengajukan usulan resmi melalui Kementerian Dalam Negeri agar proyek seperti Jembatan Batanghari III dan Ujung Jabung bisa masuk dalam perencanaan nasional.
Konsultasi tersebut juga menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jambi tahun 2026 yang baru mencapai 70 persen, serta penyelesaian tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) yang dijadwalkan pada 2027–2028.
Terkait rencana pinjaman daerah sebesar Rp250 miliar untuk tahun anggaran 2027, Banggar DPRD memberikan catatan kritis. Jika menggunakan skema berbasis tunda salur dengan plafon maksimal 70 persen, nilai pinjaman diperkirakan tidak akan mencukupi dan berpotensi membebani APBD. DPRD juga mengingatkan bahwa masa pinjaman tidak boleh melampaui masa jabatan gubernur yang berakhir pada Februari 2030.
Sebagai opsi lain, DPRD membuka peluang pembiayaan melalui Bank Jambi agar keuntungan bunga kembali ke daerah dalam bentuk dividen, serta mengingatkan agar skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dikaji cermat supaya tidak menyedot anggaran pelayanan dasar masyarakat. (*)










