LAMANJAMBI.COM — DPRD Provinsi Jambi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penandatanganan kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran (TA) 2027, Senin. Dalam sidang tersebut, disepakati target pendapatan daerah sebesar Rp3,95 triliun dengan postur anggaran yang mengalami defisit.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi, Ahmad Fauzi Ansori, memaparkan rincian postur anggaran yang telah disetujui bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp3.953.197.873.612, sementara belanja daerah disepakati pada angka Rp4.021.656.676.053.
Dari angka tersebut, tercatat defisit anggaran sebesar Rp68.458.802.441. Kekurangan ini ditutup melalui pembiayaan netto dengan rincian penerimaan pembiayaan sebesar Rp68.605.904.520 dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp147.102.079.
“Rancangan KUA dan PPAS APBD TA 2027 ini nantinya akan ditandatangani dalam nota kesepakatan antara kepala daerah dan pimpinan dewan. Harapannya, dokumen ini betul-betul menjadi acuan pembangunan di Provinsi Jambi,” ujar Fauzi.
Tekankan Efisiensi dan Selaraskan RKA
Dalam kesempatan yang sama, Banggar DPRD mengingatkan Gubernur Jambi, TAPD, serta seluruh perangkat daerah agar memperhatikan catatan dan saran dari komisi-komisi dewan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2027. Pembahasan mendalam dinilai krusial agar alokasi belanja OPD tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, Bappeda Provinsi Jambi diinstruksikan untuk memastikan seluruh program kegiatan selaras dengan dokumen KUA APBD 2027.
Soroti Lambatnya Serapan 2026
Tak hanya fokus pada anggaran tahun depan, Banggar juga melayangkan evaluasi keras terhadap lambatnya realisasi APBD berjalan TA 2026. Berdasarkan data per 23 Agustus 2026, realisasi pendapatan daerah baru mencapai Rp1,86 triliun (49,50%) dari target Rp3,75 triliun. Adapun belanja daerah baru terserap Rp1,68 triliun (43,81%) dari total pagu Rp3,84 triliun.
Fauzi menegaskan, rendahnya serapan anggaran ini dikhawatirkan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, Banggar mendesak TAPD untuk segera mengakselerasi belanja dan menggenjot optimalisasi pendapatan di sisa tahun anggaran berjalan.










