LAMANJAMBI.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi tengah merancang skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagai payung hukum bagi penambang tradisional sekaligus upaya menekan kerusakan lingkungan.
Anggota DPRD Provinsi Jambi, Ahmad Fauzi, menyatakan usulan skema tersebut telah diakomodasi oleh panitia khusus (pansus) ke dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi tahun 2026. Namun, karena penetapan WPR merupakan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu aktif mendorong realisasinya.
“Pansus sudah memberikan ruang lewat satu pasal untuk melahirkan kebijakan WPR ini. Selanjutnya, hal ini harus didorong bersama-sama oleh pemerintah kabupaten dan provinsi kepada pemerintah pusat,” ujar Ahmad Fauzi di Kota Jambi, Jumat (14/8).
Menurut Fauzi, legalitas melalui WPR dan IPR mendesak diterapkan untuk mengendalikan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang kian meluas. Saat ini, aktivitas PETI dilaporkan telah merambah kawasan terlarang seperti taman nasional serta kawasan Geopark Merangin, sehingga mengancam kelestarian alam dan status kawasan tersebut. Dengan adanya WPR, pemerintah dapat menetapkan batas zona yang aman untuk dikelola masyarakat secara legal.
Senada dengan hal itu, Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya, Ansori, menyoroti dampak PETI yang kini telah mencemari aliran Sungai Batanghari. Ia menilai penetapan WPR akan menghadirkan kepastian hukum bagi warga sekaligus membuka sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru dari sektor pertambangan resmi.
“Pilihannya tegas: kalau mau dilarang, larang semua. Jika tidak, buat aturan agar legal sehingga negara mendapat pemasukan dan masyarakat tetap terbantu,” tegas Ansori.










