LAMANJAMBI.COM, — Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muaro Jambi tahun 2023.
Kegiatan yang dilakukan digedung serbaguna Muaro Jambi ini dihadiri langsung oleh Bupati Muaro Jambi Hj Masnah Busro.
Musrenbang kali ini mengangkat tema pasca pandemi disertai optimalisasi pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan serta pembangunan infrastruktur wilayah dan tata kelola pemerintahan.
Kepala Bappeda Muaro Jambi, Taufik Hidayat, menyebutkan, sesuai permendagri nomor 86 tahun 2017, perihal tahapan penyusunan perencanaan pihaknya telah melaksanakan pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan dari tanggal 09 februari, sampai dengan 18 februari 2022 di sebelas kecamatan.
“Kemudian forum konsultasi publik penyempurnaan rancangan awal RKPD tanggal 8 maret 2022 lalu,” katanya.
Selanjutnya pelaksanaan forum lintas perangkat daerah yang dilaksanakan pada 15 maret maret 2022 sampai dengan 17 lalu.
Baca juga.
Musrenbang RKPD adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten di wilayah kecamatan.
“Dasar pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten Muara Jambi didasarkan atas undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan peraturan menetri dalam negeri nomor 86 tahun 2017,” jelasnya.
Baca juga.
Dijelaskannya, maksud dan tujuan diselenggarakan Musrenbang RKPD adalah wahana yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan, sebagai perwujudan dari pendekanan partisipatif seluruh elemen masyarakat dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah.
“Sedangkan tujuan Musrenbang RKPD adalah untuk menyepakati beberapa hal antara lain permasalahan pembangunan kabupaten Muaro Jambi, prioritas pembangunan daerah, menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi dan penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional,” tuturnya.(*)
