Edi Purwanto Minta Pemerintah Serius Tangani Kemiskinan Ekstrim

LAMANJAMBI.COM, — Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menyoroti tentang masih banyaknya angka kemiskinan ekstrim di Provinsi Jambi.

Ada banyak indikator kata Edi Purwanto yang mendukung sehingga adanya masyarakat yang dikategorikan sebagai miskin ektrim. Pada penanganan kemiskinan, Pemerintah Daerah perlu melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Indikator ini yang harus dicermati sehingga bisa mengetahui bagaimana solusi dan penanganannya. Disisi lain perlu adanya kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan Pemerintah Pusat, hingga ke tingkat desa,” kata Edi Purwanto.

Baca Juga :  Dihari Lahirnya Pancasila, Raden Najmi Bacakan Pidato Kepala BPKP

Informasinya ada 42.411 ribu masyarakat miskin ekstrem di Provinsi Jambi yang didominasi para buruh perkebunan. Pada konteks ini, Edi Purwanto meminta agar pemerintah dalam hal ini dinas terkait untuk melakukan program inovasi berfokus pada kesejahteraan buruh perkebunan.

Edi Purwanto menyebut bahwa Pemerintah perlu menyiapkan strategi khusus untuk menekan angka kemiskinan yang ada di Provinsi Jambi. Buruh perkebunan kata Edi Purwanto harus mendapatkan perhatian khusus dengan berbagai program yang tepat sasaran.

Baca Juga :  Hafiz Fattah Serahkan Aspirasi Masyarakat ke DPR RI

“Ini yang perlu kita padukan, pendataan dan indikator-indikator, agar pendataan itu terarah dan kita berharap program yang ada ini tepat sasaran. Sejauh ini kita melihat terkadang dalam menangani kemiskinan masih parsial dan program yang ada belum terarah pada tujuan dari mengurangi angka kemiskinan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,”tegasnya.

Baca Juga :  BPKAD Catat Serapan Anggaran APBDP Muaro Jambi Mendekati 90 Persen

Terhadap hal ini, Edi Purwanto meminta agar terus dilakukan upaya-upaya dalam merentas kemiskinan. Sementara itu, DPRD Provinsi Jambi kata Edi Purwanto selalu berkomitmen mendukung program-program pemerintah termasuk program kesejahteraan masyarakat.

“Kami DPRD tentu berkomitmen terus dalam mengawal program-program yang dilakukan pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,”pungkasnya. (*)