LAMANJAMBI.COM – Permasalahan air bersih di wilayah Mendalo kembali meledak ke permukaan. Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan DPRD mengungkap fakta lama yang tak kunjung tuntas: minimnya infrastruktur dan pelayanan yang belum optimal di tubuh PDAM Tirta Muaro Jambi.
Kondisi ini dinilai tak bisa lagi ditangani dengan pendekatan tambal sulam. Krisis air bersih bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang terus meningkat setiap tahun.
Direktur PDAM Tirta Muaro Jambi, Zulkifli, tak menampik beratnya tantangan yang dihadapi. Ia secara terbuka mengakui bahwa persoalan yang menahun ini membutuhkan dukungan lintas sektor, bukan hanya mengandalkan kemampuan internal perusahaan daerah.
Menurutnya, DPRD melalui Ulil bersama Dinas PUPR Muaro Jambi telah menunjukkan komitmen awal dengan membuka ruang koordinasi hingga ke Kementerian PUPR di tingkat pusat. Langkah ini dinilai krusial mengingat keterbatasan anggaran dan infrastruktur menjadi hambatan utama pembenahan.
“Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh PDAM. Kami butuh dukungan nyata, terutama dari PUPR pusat, agar persoalan yang sudah lama terjadi bisa dituntaskan,” tegas Zulkifli.
Sidak tersebut diharapkan bukan sekadar agenda seremonial yang berakhir pada laporan dan rekomendasi. Zulkifli mengingatkan, tanpa realisasi konkret, persoalan yang sama akan terus berulang dan masyarakat tetap menjadi pihak yang dirugikan.
“Kalau hanya sidak tanpa tindak lanjut, persoalan akan terus berulang. Padahal kebutuhan air bersih masyarakat semakin meningkat,” ujarnya.
Desakan agar pemerintah pusat turun tangan menjadi semakin relevan. Jika tidak ada percepatan pembenahan infrastruktur dan penguatan sistem distribusi, PDAM Tirta Muaro Jambi dikhawatirkan hanya akan bertahan dalam keterbatasan, bukan tumbuh menjadi penyedia layanan air bersih yang andal.
Kini publik menanti: apakah sidak ini menjadi titik balik pembenahan total, atau sekadar babak baru dari persoalan lama yang tak kunjung selesai?(*)
