LAMANJAMBI.COM – Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten Sarolangun mendesak Rajo (Bupati ataupun Gubernur Jambi) untuk memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan mereka.
Mereka menyatakan keinginan kuat untuk maju dan keluar dari jerat kesulitan ekonomi yang kian menghimpit. Hal itu disampaikan temenggung Kacinto, Aprizal dari kelompok SAD Pematang Kabau Air Hitam Sarolangun beberapa waktu lalu.
Dalam pernyataan terbukanya, Temenggung Afrizal atau akrab disapa temenggung Kacinto menegaskan bahwa masyarakat SAD tidak bermaksud meninggalkan akar budaya mereka. Namun, perubahan zaman memaksa mereka untuk mencari jalan hidup baru agar bisa bertahan.
“Kalau sifat Anak Suku Dalam itu sebenarnya dari dulu kepinginnya Anak Suku Dalam itu maju. Jadi khususnya Anak Suku Dalam itu keluar dibina oleh pemerintah, bukan maksud untuk merubah adat, bukan. Tapi merubah nasib,” kata temenggung Aprizal.
Oleh karena itu, dirinya mengharapkan peran penting Rajo (Bupati atau Gubernur) dalam merubah nasib SAD yang ada di Provinsi Jambi.
“Nah, camano (bagaimana) merubah nasibnya? Ya, itu adalah di tangan pemerintah itu sendiri. Jadi kami mohon maaf sekali lagi, maju atau tidak majunya Anak Suku Dalam itu adalah di tangan pemerintah,” ungkapnya.
Selama ini, masyarakat SAD menggantungkan hidup dari hasil hutan. Namun, Afrizal membeberkan fakta pahit bahwa komoditas hutan seperti jernang dan damar kini sudah tidak laku lagi di pasaran. Selain itu, aktivitas berburu yang menjadi tradisi turun-temurun pun kian sulit dilakukan karena menipisnya populasi hewan buruan.
Kondisi inilah yang menurutnya sering memicu gesekan atau kegaduhan di lapangan. Ia menjelaskan bahwa sulitnya memenuhi kebutuhan dasar menjadi akar permasalahan utama.
”Kenapa bikin gaduh sekarang ini? Ya karena untuk cari kehidupan itu sudah susah. Mau meramu dalam hutan sudah sulit jualnya ke mana lagi,” tambahnya.
Menghadapi kebuntuan tersebut, Temenggung Afrizal mewakili warganya meminta solusi konkret dari Pemerintah. Salah satu yang mendesak adalah pembukaan akses jalan ke wilayah mereka. Dengan adanya akses jalan, masyarakat SAD berharap bisa beralih menjadi petani dan memiliki akses distribusi hasil tani yang layak.
Dalam kesempatan itu, dirinya menyentil Pemerintah yang sering berjanji dengan mereka. Baik itu program politik maupun perorangan. Menurutnya, karakter masyarakat SAD sangat memegang teguh ucapan dan membutuhkan bukti nyata.
”Anak Suku Dalam itu tak mau dijanji-janjikan. Apa yang dijanjikan harus dibuktikan. Kami menunggu bagaimana pemerintah menyejahterakan kami,” tegasnya.
Hal itu juga diungkapkan oleh Tumenggung Bepayung, dimana dirinya meminta agar Rajo (pemerintah,red) memperhatikan nasib mereka dan menepati janji-janji yang telah diucapkan oleh pemerintah beberapa tahun silam, dimana pemerintah berjanji akan memberikan lahan kepada mereka. Namun ternyata sampai saat ini sejengkal tanah pun tidak mereka dapatkan.
“Presiden menjanjikan lahan seluas 5.600 hektar untuk suku anak dalam. Tapi sampai sekarang tidak terealisasi, ” kata Tumenggung Bepayung.
Sejak mendapatkan janji manis yang pahit tersebut, warga suku anak dalam menjadi beringas dan tidak mau diatur lagi oleh temenggung yang memegang kekuasaan dikelompok mereka.
“Sejak janji itu tidak ditepati, diok tu (mereka,red) tidak bisa diatur lagi,” ungkapnya. (*).
