LAMANJAMBI.COM – Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) atau Orang Rimba di Kabupaten Sarolangun, Jambi, kembali menyuarakan kekecewaan mereka terhadap janji pemerintah pusat.
Hingga tahun 2026 ini, janji Presiden yang kala itu dijabat oleh Joko Widodo untuk menyediakan lahan penghidupan seluas 2.500 hektar tak kunjung terealisasi.
Ketidakpastian ini memicu keresahan mendalam di kalangan warga rimba yang merasa diabaikan selama lebih dari satu dekade.
Janji tersebut diucapkan Presiden Joko Widodo saat mengunjungi langsung permukiman SAD di Sarolangun pada Jumat, 30 Oktober 2015 silam. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menjanjikan lahan seluas 2.500 hektar sebagai ruang hidup dan sumber penghidupan bagi Orang Rimba agar mereka tidak lagi berpindah-pindah di lahan konflik.
Namun, realita di lapangan berbicara lain. Hingga saat ini (11 tahun, red), lahan tersebut masih sebatas dokumen di atas meja birokrasi. Dampaknya, ratusam jiwa Orang Rimba di sekitar Sarolangun dan sekitarnya terpaksa bertahan hidup dengan kondisi memprihatinkan.
Wilayah Bukit Duabelas yang sekarang menjadi Taman Nasional secara historis, kultural dan Ekologis merupakan wilayah hidup SAD tidak mampu lagi menopang penghidupan SAD. Hasil hutan seperti Jernang, Damar, Rotan, Manau dan hewan buruan tidak lagi laku untuk dijual.
Tumenggung Bepayung dari Desa Pematang Kabau Kabupaten Sarolangun menyatakan bahwa ketiadaan lahan ini menjadi pemicu utama konflik dan ketegangan sosial di wilayah tersebut.
”Janji itu diucapkan langsung oleh Presiden sejak 2015. Namun sampai sekarang belum terealisasi. Inilah yang menjadi pemicu warga kami merasa tidak tenang,” ujar Tumenggung Bepayung belum lama ini.
Tumenggung Bepayung menambahkan bahwa warga kini mulai menaruh prasangka buruk dan sulit mempercayai janji-janji baru yang datang.
”Sekarang warga mulai buruk sangka dan tidak percaya lagi. Kami hanya butuh kepastian lahan untuk menyambung hidup, bukan sekadar kunjungan atau janji manis,” tegasnya.
Tak hanya krisis kepercayaan kepada pemerintah ataupun mereka yang datang, warga juga krisis kepercayaan kepada para temenggung. Mereka menduga jika para temenggung sudah bermain mata dengan pemerintah.
“Sejak janji itu, masyarakat susah diatur oleh Temenggung. Mereka jadi beringas,” ungkapnya. (*)
