Jika tak Terpenuhi, Pansus DBH Migas Ancam Bawa Polemik PI Migas 10 Persen ke Kejagung dan KPK

LAMANJAMBI.COM — Panitia Khusus (Pansus) Percepatan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas DPRD Provinsi Jambi akan melibatkan lintas sektor guna menuntaskan polemik participating interest (PI) sebesar 10 persen. Apabila upaya mediasi tersebut menemui jalan buntu, DPRD memastikan persoalan ini akan diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Ketua Pansus Percepatan DBH Migas DPRD Provinsi Jambi, Abun Yani, menegaskan transparansi mutlak diperlukan karena dana tersebut dialokasikan sepenuhnya untuk pembangunan daerah.

“Terkait dinamika terbaru, soal isu satu perusahaan hanya sanggup mengeluarkan anggaran tujuh persen, kita akan gandeng sejumlah pihak untuk membantu menyelesaikannya,” ujar Abun Yani di Kota Jambi, Kamis (6/8).

Baca Juga :  Sebut Penetapan Tersangka Kasus Pasar Danga Ditunggangi Politik, Beni Daga : Petrus Salah Argumentasi

Untuk mencari titik terang, Pansus telah menjadwalkan rapat lintas sektor pada 12 Agustus 2026. Pertemuan tersebut akan menghadirkan Kementerian ESDM, Komisi XII DPR RI, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi, serta BUMD PT Jambi Indoguna Internasional.

Baca Juga :  Batubara Sebabkan Jalalan Sering Macet, Ivan Wirata Sebut Proyek Jalan Khusus Batubara Mangkrak

“Kalau tidak ada titik temu, kita serahkan ke Kejaksaan Agung, KPK, dan Kepolisian,” tegasnya.

Berdasarkan catatan Pansus, baru satu dari dua Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) yang menyepakati skema bagi hasil tersebut, yakni Jadestone Energy. Perusahaan yang tergolong baru melakukan eksploitasi di Jambi itu menyatakan kesiapannya menyetor kontribusi sebesar Rp30 miliar per tahun.

Sebaliknya, PetroChina International Jabung Ltd hingga kini belum menyetujui angka 10 persen yang diajukan pemerintah daerah. Perusahaan tersebut baru menyodorkan kesepakatan awal di angka 7 persen.

Baca Juga :  PPPK Guru diambil Alih Pemerintah Pusat, Ivan Wirata Minta Tenaga Kesehatan dan Teknis Ikut Diperhatikan

Jika dikonversi, nilai 7 persen tersebut berkisar Rp19 miliar per bulan. Apabila skema ini mulai berlaku pada September 2026, pemerintah daerah diproyeksikan mengantongi dana bagi hasil sekitar Rp76 miliar hingga akhir tahun.

“Kita ingin transparansi supaya tidak ada opini negatif. Apa yang kita lakukan sesuai regulasi, tujuannya memastikan hak dan kewajiban berjalan sesuai aturan undang-undang,” pungkas Abun Yani. (*)