LAMANJAMBI.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi mulai memproses usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang larangan penanaman kelapa sawit di lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz, di Jambi, menyatakan bahwa surat usulan Raperda tersebut telah diterima lembaganya dan langsung diteruskan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk ditindaklanjuti.
“Suratnya sudah masuk dan sudah saya teruskan ke Bapemperda. Nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman di sana,” ujar Hafiz, Selasa (22/9/2026).
Menurut Hafiz, gagasan yang awalnya diusulkan oleh salah satu bupati di Jambi—yakni Bupati Muaro Jambi—ini dinilai sangat baik untuk memperkuat upaya pencegahan karhutla secara komprehensif. Aturan tersebut dirancang untuk menutup ruang bagi pihak-pihak tertentu yang disinyalir sengaja membakar lahan demi membuka areal perkebunan baru.
Dengan adanya ketentuan agar lahan yang pernah terbakar tidak boleh ditanami sawit terlebih dahulu, diharapkan celah dan motif pembakaran lahan dapat ditekan secara signifikan.
Terkait dengan tahapan legislasi selanjutnya, Hafiz menjelaskan bahwa jadwal rapat pembahasan Raperda tersebut akan segera ditetapkan melalui Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Jambi. (*)










