LAMANJAMBI.COM — Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz mendesak aparat penegak hukum (APH) bertindak tegas terhadap korporasi yang terbukti terlibat kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penegakan hukum secara transparan dinilai mendesak karena dampak kabut asap telah melumpuhkan aktivitas pendidikan.
“Setiap lahan milik perusahaan yang hari ini terbakar perlu didalami. Kalau ditemukan indikasi kesengajaan, aparat penegak hukum jangan ragu menindak sesuai proses hukum yang berlaku,” ujar Hafiz.
Menurut Hafiz, sikap tegas ini merupakan dorongan bersama seluruh fraksi di DPRD Provinsi Jambi. Ia menyoroti kerugian besar yang dialami masyarakat, terutama para pelajar yang terpaksa libur hingga dua pekan menjelang musim ujian dan harus belajar di luar ruang kelas.
Merespons kasus karhutla di lahan korporasi, Polda Jambi saat ini tengah menyidik dua perusahaan di dua kabupaten berbeda, yakni PT REKI di Kabupaten Batang Hari dan PT Samhutani di Kabupaten Sarolangun.
Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Jambi AKBP Hadi Handoko menyatakan penyidik masih mendalami fakta lapangan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan tersebut untuk menetapkan pelaku (*)










