Jalan Jambi Rusak Dilindas Angkutan Tambang Berpelat Luar, Ivan Wirata Desak Pemprov Tutup Kebocoran PAD

LAMANJAMBI.COM – Ironi ketimpangan antara beban infrastruktur dan pemasukan daerah di Provinsi Jambi kembali mendapat sorotan tajam. Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi segera membenahi tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) daripada sekadar menaikkan tarif atau mencari objek pajak baru yang membebani masyarakat.Sorotan utama Ivan tertuju pada aktivitas kendaraan angkutan batu bara dan alat berat di Jambi.

Meski lalu lintas angkutan berat tersebut menggerus kondisi jalan daerah setiap hari, banyak di antaranya masih menggunakan nomor polisi luar daerah sehingga penerimaan pajaknya mengalir ke provinsi lain. “Jalan kita yang menanggung bebannya, sementara pajaknya dinikmati daerah lain. Pemerintah provinsi harus berani membenahi sistem pendataan, pengawasan, dan koordinasi lintas daerah agar potensi pajak tidak terus mengalir ke wilayah lain,” tegas Ivan, Minggu (1/11/2026).

Baca Juga :  Adopsi Model Jakarta, DPRD Jambi Bangun Ekosistem Pangan dari Hulu ke Hilir

Selain persoalan kendaraan luar daerah, data Panitia Khusus (Pansus) II Optimalisasi PAD DPRD Provinsi Jambi juga mengungkap rendahnya tingkat kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah ini. Kepatuhan pajak kendaraan roda dua tercatat baru menyentuh angka 24,33 persen, sementara roda empat berada di angka 59,60 persen.

Menurut Ivan, pemerintah daerah tidak kekurangan sumber pendapatan, melainkan lemah dalam memaksimalkan potensi yang sudah memiliki dasar hukum jelas. Dari 23 rekomendasi Pansus II kepada 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ivan memetakan empat langkah prioritas yang berdampak langsung pada kas daerah:Pemutihan PKB Terukur: Menghapus sanksi administratif sebagai momentum memutakhirkan basis data dan menarik kembali kendaraan tidak aktif, namun tetap dirancang ketat agar tidak memicu warga sengaja menunggak.

Baca Juga :  Puskesmas Tanjung dapat Ambulance, Usman Khalik Minta Masyarakat Manfaatkan Fasilitas ini

Akurasi Pajak Air Permukaan: Memperbaiki sistem pengukuran pemakaian air dalam skala besar oleh industri, seperti pabrik kelapa sawit dan pembangkit listrik tenaga air.

Tim Khusus Pajak Alat Berat: Membentuk tim lapangan di tingkat kabupaten/kota untuk mendata langsung alat berat yang tersebar di area pertambangan dan perkebunan.Optimalisasi Opsen Pajak MBLB: Menyinkronkan data pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.Di samping empat prioritas tersebut, Ivan mendorong percepatan realisasi Participating Interest (PI) 10 persen dari kontraktor migas serta optimalisasi retribusi jasa tenaga kerja asing melalui kesiapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Baca Juga :  Terbukti Bersalah, Ustadz Cabul di Sungai Gelam divonis 11 Tahun Penjara

Lebih jauh, Ivan mengingatkan agar seluruh rekomendasi tersebut tidak berhenti sebagai dokumen administratif belaka. Ia menuntut setiap OPD menetapkan target penerimaan dalam rupiah, tenggat waktu yang jelas, serta evaluasi berkala setiap tiga bulan berdasarkan analisis manfaat dan biaya.

“Kalimat ‘perlu dikelola secara optimal dan inovatif’ mudah ditulis, tetapi sulit ditagih. Yang kita butuhkan sekarang bukan aturan baru, melainkan kemauan bersama dan kerja yang terukur,” pungkasnya. (*)