Bejat, Oknum Pimpinan Ponpes di Jambi Cabuli Santrinya

LAMANJAMBI.COM, — Seorang oknum pimpinan pondok pesantren (Ponpes) di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi melakukan aksi tak senonoh kepada santrinya.

Pelaku yang berinisial MNA (22) itu melakukan aksi cabul. Modusnya dengan cara melakukan Ruqyah. Dibalik ruqyah tersebut, pelaku mencium, memeluk dan memegang daerah sensitif korban.

Aksi bejat sang pimpinan ponpes ini dilakukan bukan sekali, namun berkali-kali. Dan beberapa waktu lalu dia apes. Korban yang dia gerayangi melawan dan melapor kepada orangtuanya.

Baca Juga :  Pastikan Pengerjaan Tepat waktu, Evi Suherman Cek Pembangunan Jalan di Sarolangun

Setelah pulang kerumah, korban menceritakan kepada orangtuanya. Spontan orangtua korban beringas dan langsung melaporkan kejadian itu ke Polisi. Hal itu sesuai dengan LP/B/21/II/2022/SPKT/RES Batanghari pada 16 Februari 2022.

Baca juga

Setelah laporan diterima, polisi langsung bergerak. Tak butuh waktu lama untuk mengungkap kasus ini, polisi langsung mengamankan pelaku dan dibawa ke Mapolres Batanghari. Hal itu dibenarkan oleh Kapolres Batanghari AKBP M Hasan.

“Tadi malam saya yang mimpin (penangkapan,red) dan yang bersangkutan langsung kita bawa ke polres untuk diambil keterangan,” kata Kapolres.

Baca Juga :  Soal Pemindahan Lokasi Mall Pelayanan Publik, Komisi I DPRD Muaro Jambi Protes

Pelaku, sebut Hasan, mengakui perbuatannya, namun dia menyebut jika aksinya hanya sebatas meraba, belum melakukan hubungan badan.

“Saya nyatakan koban masih virgin (perawan,red) karena tim penyidik sudah melakukan visum di RSUD Hamba Muara Bulian. Hasilnya tidakada selaput yang robek artinya belum pernah terjadi persetubuhan,” ungkap Hasan lagi.

Baca juga

Baca Juga :  Breaking News, Komplek Pasar Tegal Arum Rimbo Bujang Terbakar

Akibat perbuatannya, pelaku melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Jo pasal 76E UU RI Nomor 35 tabun 2014 perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

“Untuk ancaman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar,” pungkas. (*)

 

Komentar