Soal Batu-bara, Juwanda Minta Pemprov Tegas

Adv, BERITA, INFORMASI, JAMBI150 Dilihat

LAMANJAMBI.COM, — Anggota DPRD Provinsi Jambi Juwanda meminta pemerintah memaksimalkan dan menjalankan lebih tegas untuk mengatur angkutan batu bara dijalan raya.

Posisi Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal pengaturan angkutan batu bara semakin kuat. Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mendukung posisi daerah dalam hal ini.

“SE No. 6.E/MB.05/DJB.B/2022 tentang Penataan dan Pengaturan Lalulintas Angkutan Batu Bara di Provinsi Jambi diterbitkan Dirjen Minerba Kementerian ESDM. Momentum menata lebih baik lagi angkutan batubara di jalan umum,” ujar Juwanda, Kamis (12/5).

Baca Juga :  Peringati Hari Pahlawan, Edi Purwanto Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan Jambi

Ia katakan, ada tiga poin utama di Surat Edaran tertanggal 30 April 2022 itu. Salah satunya adalah kendaraan angkutan batu bara tidak boleh keluar tambang atau berada di jalan umum sebelum pukul 18.00 WIB.

“Poin ini sangat penting untuk dipastikan berjalan secara konsisten. Karena hak masyarakat umum pengguna jalan juga wajib dijamin kenyamanan dan kelancarannya,” tambahnya.

Baca Juga :  Perda Pajak Daerah dan Retribusi disetujui, Pj Bupati Ucapkan Terimakasih

Sementara poin lain mengatur bahwa angkutan batubara wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP), dan/atau Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) batubara. Artinya, angkutan merupakan rangkaian produksi yang terintegrasi secara penuh dalam kegiatan pertambangan.

Sehingga dengan demikian pengusaha tambang batu bara tak bisa ‘lepas tangan’ dengan angkutan.

“Angkutan jelas tanggungjawab perusahaan tambang. Terintegrasi penuh dalam rangkaian produksi batu bara itu sendiri. Pengusaha tak bisa lepas tangan,” tambahnya lagi.

Baca Juga :  Ribuan Masyarakat Muaro Jambi Hadiri Tabligh Akbar Bersama Bachyuni Deliansyah

Sementara di poin ketiga, ditekankan bahwa rute angkutan yang diatur pemprov wajib dipatuhi. Jadi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dan instansi terkait diminta bekerja efektif memastikan hal ini.

Bagaimana jika perusahaan tetap membandel?. “Dinas Perhubungan jangn ragu menegakkan aturan. Dan Pemprov punya daya tekan kok. Jangan ragu rekomendasikan sanksi tegas. Jika perlu rekomendasikan pencabutan izin ke kementerian,” tutupnya. (*)

Sumber Jernih.id

Komentar