LAMANJAMBI.COM, — Kenaikan harga BBM yang terjadi saat ini ditolak oleh berbagai elemen masyarakat.
Pascapengumuman kenaikan harga BBM, banyak masyarakat yang protes. Mahasiswa dan warga melakukan aksi demo menuntut presiden mencabut keputusan tersebut.
Warga menilai jika keputusan presiden republik Indonesia, Ir Joko Widodo menaikkan harga BBM belum tepat, pasalnya ekonomi masyarakat belum begitu pulih diterjang oleh covid-19.
Tak hanya masyarakat biasa, anggota DPR pun juga ikut menolak kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.
Baca Juga.
Komplik Lahan, Edi Purwanto Mediasi SAD dengan Perusahaan
Saat ini, Anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi bahkan, DPR-RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sangat lantang memprotes kenaikan harga BBM tersebut. Bahkan baru-baru ini semua anggota DPR RI melakukan aksi walk out dari ruang paripurna yang dipimpin langsung oleh Puan Maharani.
Untuk di Kota Jambi, Provinsi Jambi, mereka juga menolak keras kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Hal itu diungkapkan oleh anggota fraksi PKS DPRD Kabupaten Kota Jambi, H. M Zayadi, SPt.
“Kenaikan harga BBM ini ditolak oleh fraksi PKS dari pusat sampai daerah,” kata Zayadi. Kamis (8/9).
Menurut dia, partai PKS sangat menyayangkan dengan keputusan presiden yang menaikkan harga BBM tersebut. Mereka menilai presiden tidak peka terhadap kesulitan ekonomi yang masyarakat rasakan saat ini.
“Saat ini bukan kondisi yang tepat. Oleh karena itu, kita minta presiden membatalkan keputusan tersebut,” ungkap putra terbaik Jambi Sebrang ini.
Baru-baru ini, presiden republik Indonesia, Joko Widodo mengumumkan harga terbaru BBM bersubsidi. Pertalite naik menjadi Rp 10 ribu, Pertamax menjadi Rp 14.850, dan solar Rp 6.800.
Selain menaikkan harga BBM, masyarakat yang hendak membeli BBM juga dipersulit. Masyarakat terkhusus yang menggunakan mobil ber CC lebih dari 1.500 CC tidak boleh membeli BBM bersubsidi. Sementara mobil yang CC dibawah itu bisa membeli BBM hanya dengan syarat harus terdaftar di aplikasi yang ditetapkan oleh Pertamina. (*)
Komentar