LAMANJAMBI.COM, — Bupati Meranti Muhammad Adil dikabarkan ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kamis (6/4) malam.
Selain Bupati, dikabarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK itu juga menciduk beberapa pejabat lainnya.
Penangkapan Bupati Meranti oleh KPK ini dibenarkan oleh Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri. Ali Fikri mengatakan bahwa KPK berhasil menjaring sejumlah pejabat dan seorang kepala daerah dalam operasi tangkap tangan.
Lantas siapa sebenarnya Bupati Meranti Muhammad Adil? Bagaimana pula sepak terjangnya? Berikut profil Bupati Meranti Muhammad Adil yang dikutip dari Tempo.
Pria kelahiran Selatpanjang, Kepulauan Meranti, Provinsi Riau pada 18 April 1972 ini merupakan seorang politikus asal Riau yang kini menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti periode 2021-2024.
Sebelum menjadi kepala daerah, Adil adalah anggota DPRD Provinsi Riau. Dia menjabat selama dua periode, yakni periode 2014-2019 bersama Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan 2019-2024 bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Namun pada periode kedua, Adil hanya menjabat selama satu tahun sebagai anggota DPRD Provinsi Riau karena ia mencalonkan diri dan terpilih menjadi Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2021-2024.
Selain menjadi politikus, alumnus Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, ini juga aktif berorganisasi. Dia merupakan Ketua DPW Pujakesuma Provinsi Riau 2017-2022. Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum FORKI Kabupaten Kepulauan Meranti 2010-2014.
Adil juga pernah mencalonkan diri sebagai kepala desa namun gagal. Dia akhirnya sukses menjadi anggota dewan, yang mengawali kariernya di DPRD lalu menanjak menjadi Bupati Meranti.
Pernah sebut Kemenkeu berisi iblis
Nama Bupati Meranti Muhammad Adil sempat mencuat saat ia mengeluarkan pernyataan dan menyebut pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis atau setan dalam rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, 8 Desember 2022. Adil menilai Kemenkeu telah mengeruk keuntungan dari eksploitasi minyak di daerah yang dia pimpin.
Dia menyatakan kecewa kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman yang hadir. Pada sesi tanya jawab, Adil mempertanyakan ihwal Dana Bagi Hasil minyak di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu.
“Ini orang keuangan isinya iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Gak apa-apa, kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap oleh pusat,” ujar Adil dalam sebuah video berdurasi 1 menit 55 detik beredar di media sosial.
Menurut Adil, wilayah yang dia pimpin adalah daerah miskin yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah pusat. Ia juga mengeluhkan pemerintah daerah yang tak bisa leluasa bergerak membangun di daerah dan memperbaiki hajat hidup orang banyak karena sumber daya alamnya disedot oleh pemerintah pusat.
“Bagaimana kami mau membangun rumah, bagaimana kami mengangkat orang miskin, nelayannya, petaninya, buruhnya” kata Adil. (*)
Sumber : tempo.co
