Siapkan Lahan Sekolah Rakyat, BPKAD Muaro Jambi Dampingi Tim Survey Lahan

LAMANJAMBI.COM– Tim Bidang Barang Milik Daerah BPKAD Kabupaten Muaro Jambi melakukan Pendampingan Tim Survey Topografi dari Satker Prasarana Strategis Jambi dalam Rangka Penentuan Titik Rencana Lahan yang akan di Bangun Sekolah Rakyat di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. 14 Juni 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan titik dan batas pasti dari rencana lokasi lahan yang akan digunakan untuk pembangunan proyek vital Sekolah Rakyat (SR).

Baca Juga :  Wiranto Hadiri Sosialisasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 Bersama Pemkab Muaro Jambi

​Kepala BPKAD Kabupaten Muaro Jambi, Alias menjelaskan bahwa pendampingan ini adalah langkah krusial dalam memastikan legalitas dan kesiapan aset daerah.

​”Tugas kami di BPKAD, khususnya Bidang BMD, adalah memastikan bahwa lahan yang akan dibangun merupakan aset milik daerah yang sah dan tidak bermasalah secara hukum. Kami menyediakan data aset sekaligus mendampingi tim teknis di lapangan,” jelas Alias.

​Tim BMD bertindak sebagai penghubung dan penyedia data administrasi aset, sehingga Tim Survey Topografi dapat bekerja secara akurat dalam menentukan koordinat dan elevasi lahan sesuai standar teknis pembangunan.

Baca Juga :  HUT Provinsi Jambi ke-69, Pemkab Muaro Jambi Gelar Upacara

​Kolaborasi Satker untuk Proyek Strategis
​Tim Survey Topografi dari Satker Prasarana Strategis Jambi bertugas melakukan pengukuran mendalam (topografi) untuk mendapatkan gambaran kontur tanah dan kondisi lapangan yang akan menjadi dasar perencanaan desain konstruksi Sekolah Rakyat.

​Proyek pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Muaro Jambi dalam pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Dengan adanya koordinasi yang solid antara BPKAD sebagai pengelola aset dan Satker Prasarana Strategis sebagai pelaksana teknis, diharapkan proses perencanaan lahan dapat diselesaikan dengan cepat dan akurat.

Baca Juga :  UMK Muaro Jambi 2024 ditetapkan, Ini Jumlahnya

​”Dukungan penuh BPKAD sangat penting agar tidak terjadi kendala pembebasan lahan atau masalah status aset di kemudian hari. Kami berharap setelah titik pasti ditentukan, proses perencanaan anggaran dan konstruksi bisa segera dimulai demi kepentingan masyarakat Muaro Jambi,” imbuhnya. (*)