LAMANJAMBI.COM — Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif bukan sekadar pemenuhan kuota formalitas, melainkan kebutuhan mutlak demi melahirkan kebijakan publik yang lebih inklusif dan humanis. Hal tersebut ditegaskan oleh tokoh perempuan Jambi, Ir. Hj. Ade Erma Suryani, ST., SM., MM., CSEM., CPSP., CLMA., saat memberikan motivasi kepada generasi muda perempuan Jambi, Selasa (16/6).
Dalam pemaparannya, Ade Erma menyoroti pentingnya kehadiran perempuan di kursi parlemen untuk menyuarakan isu-isu krusial yang selama ini kerap luput dari prioritas utama. Menurutnya, persoalan mendasar seperti akses air bersih, kerumitan birokrasi BPJS, lonjakan harga kebutuhan pokok, hingga jaminan pendidikan anak adalah realitas yang paling dipahami oleh kaum perempuan.
”Undang-undang mengenai cuti melahirkan, perlindungan dari kekerasan, hingga pendidikan anak perempuan tidak akan pernah menjadi prioritas utama jika para pengambil kebijakan tidak pernah merasakannya secara langsung. Suara perempuan di parlemen adalah kunci lahirnya kebijakan yang lebih manusiawi,” ujar Ade Erma di hadapan para peserta.
Ade Erma memaparkan data demografi di mana hampir 50 persen penduduk Indonesia adalah perempuan. Atas dasar itu, ia menilai arah masa depan bangsa tidak boleh hanya diputuskan oleh satu gender saja.
”Demokrasi tanpa keterwakilan perempuan itu seperti memasak sayur tanpa garam, terasa hambar. Ini adalah hak konstitusional yang harus diambil dan diperjuangkan, bukan sekadar ditunggu,” imbuhnya.
Ia juga menambahkan bahwa perempuan secara alamiah telah memiliki modal sosial yang kuat melalui kemampuan tata kelola multitasking di kehidupan sehari-hari. Kemampuan mendengar, menengahi konflik, hingga mengatur anggaran domestik dinilai sebagai modal dasar (soft skill) yang sangat relevan dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di parlemen.
Menanggapi adanya bayang-bayang ketakutan dan stigma negatif terhadap perempuan yang terjun ke dunia politik, Ade Erma mengajak generasi muda untuk meneladani perjuangan para tokoh pahlawan wanita terdahulu seperti Raden Ajeng Kartini dan Nyi Ageng Serang.
”Masuk parlemen bukan soal haus kekuasaan, melainkan bentuk kehausan akan keadilan. Kehadiran perempuan bukan untuk menggantikan peran laki-laki, melainkan untuk melengkapi agar keputusan negara tidak pincang,” imbuhnya.
Di akhir penyampaiannya, ia menantang perempuan Jambi dan Indonesia untuk tidak lagi sekadar menjadi objek pemilu atau pemilih lima tahun sekali. Perempuan harus berani melangkah menjadi subjek yang dipilih, menulis aturan, serta mengawal langsung uang rakyat.
”Mulai dari mana? Mulai dari berani. Ikut organisasi, pahami isu daerah, belajar berbicara di forum, dan jangan takut kalah. Karena jika bukan kita yang duduk di sana, siapa lagi yang akan memperjuangkan hak-hak kita?” pungkas Ade Erma optimis. (*)
