LAMANJAMBI.COM – Kasus dugaan hilangnya uang nasabah di Bank Jambi kian memanas. Setelah laporan dari masyarakat umum, kini giliran pimpinan DPRD Jambi yang mengaku menjadi korban. Wakil Ketua I DPRD Jambi, Ivan Wirata, mengungkapkan kekecewaannya lantaran uang di rekening pribadinya senilai Rp 23 juta ikut raib.
“Sangat miris, melihat sistem keamanan perbankan milik daerah bisa tidak aman seperti ini,” ujar Ivan Wirata kepada detikSumbagsel, Minggu (22/2/2026). Ia menambahkan bahwa kepercayaan publik adalah modal utama perbankan. “Kalau ini tidak dijelaskan secara terbuka, dampaknya bisa luas,” katanya.
Kejadian ini, menurut Ivan, semakin menggerus kepercayaan masyarakat terhadap Bank Jambi. Ia menekankan bahwa insiden ini menjadi tantangan besar yang menuntut transparansi dan tindakan nyata dari pihak bank.
Ivan Wirata mendesak Bank Jambi untuk segera mengambil langkah-langkah strategis. “Akui kesalahan, pihak manajemen harus memberikan pernyataan terbuka tentang apa yang terjadi, mengapa itu bisa terjadi, dan langkah apa yang sedang diambil,” tegasnya.
Ia juga meminta Bank Jambi untuk rutin memberikan laporan perkembangan (progress report) melalui media massa dan media sosial resmi. “Jangan biarkan spekulasi liar mengisi kekosongan informasi,” serunya.
Lebih lanjut, Ivan meminta jaminan keamanan dana yang konkret. “Masyarakat tidak butuh sekadar janji, tapi bukti bahwa uang mereka aman,” katanya. Ia mendesak agar proses penggantian dana nasabah yang hilang dilakukan dengan cepat dan tanpa birokrasi yang rumit.
Untuk memastikan pengawasan berjalan, Ivan menyarankan agar Bank Jambi melibatkan regulator
seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk melakukan audit independen.
“Umumkan hasilnya agar masyarakat tahu bahwa pengawasan tetap berjalan,” ujarnya.
Ivan juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur IT dan audit keamanan eksternal. Ia menyarankan penggunaan jasa konsultan keamanan siber untuk melakukan penetration testing guna memastikan celah keamanan tertutup total.
“Sudah saatnya upgrade sistem, investasi pada teknologi keamanan terbaru, seperti otentikasi multifaktor (MFA) yang lebih ketat dan sistem deteksi penipuan berbasis AI yang lebih responsif,” terang Ivan.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan humanis dan edukasi pelayanan di kantor cabang, serta menyiapkan crisis center yang stafnya mampu menjelaskan situasi dengan tenang kepada nasabah yang panik.
Selain itu, program literasi digital juga perlu digalakkan untuk mengedukasi nasabah tentang cara melindungi data pribadi. Ivan juga menuntut tindakan hukum yang tegas.
“Jika ada keterlibatan oknum internal, bank harus secara transparan melaporkan oknum tersebut ke pihak kepolisian. Menunjukkan bahwa bank tidak menoleransi pengkhianatan kepercayaan adalah kunci utama pemulihan citra,” tegasnya. (*)
