LAMANJAMBI.COM — Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta berbagai elemen masyarakat menyatakan sikap tegas menolak keberadaan geng motor. Komitmen bersama ini dikukuhkan dalam Rapat Koordinasi Strategi Penanggulangan Geng Motor di Ruang Ridhan, Kantor Bupati Muaro Jambi, Kamis (30/7).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno. Turut hadir Ketua DPRD Aidi Hatta, S.Ag., Sekda Budhi Hartono, S.Sos., M.T., Ketua Pengadilan Negeri Ari Wibowo, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Karya Graham Hutagaol, S.H., M.Hum., Dandim 0415/Jambi Kolonel Inf. Putra Negara, S.H., M.Han., Kapolres Muaro Jambi AKBP Bayu Noormansyah, S.H., S.I.K., M.H., Kepala Kantor Kemenag K. Buhriy, S.Pd., M.E.I., serta Ketua LAM Muaro Jambi H. Amrullah, S.Ag., M.M.
Forum ini digelar untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor demi mencegah maraknya aktivitas geng motor yang meresahkan dan berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya yang melibatkan generasi muda.
Puncak acara ditandai dengan penandatanganan dokumen “Komitmen Bersama Menolak Segala Aktivitas Geng Motor di Kabupaten Muaro Jambi” oleh seluruh unsur Forkopimda, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh agama, organisasi profesi, hingga perwakilan pemuda.
Dokumen ini menjadi acuan bersama untuk memberantas segala bentuk tindakan geng motor yang mengganggu ketenteraman warga.
Dalam sambutannya, Bupati Bambang Bayu Suseno menegaskan bahwa penanganan fenomena geng motor tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan penegakan hukum.
”Keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, lembaga pendidikan, tokoh agama, organisasi masyarakat, hingga para pemuda harus bergerak bersama agar Kabupaten Muaro Jambi tetap aman, nyaman, dan kondusif,” tegas Bupati.
Menurutnya, kunci utama ada pada pencegahan sejak dini: pelatihan generasi muda, penguatan karakter melalui pendidikan, pengawasan orang tua, serta peran aktif sekolah, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak memberi ruang bagi berkembangnya geng motor maupun bentuk kenakalan remaja yang berpotensi mengarah pada tindak pidana.
“Upaya edukasi dan pelatihan harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku yang mengganggu ketertiban umum,” tambahnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Muaro Jambi berharap lahir langkah-langkah strategis yang terintegrasi, mulai dari pencegahan, pembinaan, hingga penindakan. Tujuannya agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan rasa aman dan nyaman.
Dengan deklarasi ini, Pemkab bersama Forkopimda dan masyarakat menegaskan posisi yang sama: menolak segala bentuk aktivitas geng motor di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. (*)
