Datangi Kementerian ESDM, DPRD Jambi Desak Keterbukaan Data IUP dan Verifikasi Reklamasi Tambang

LAMANJAMBI.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka data pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), terutama perusahaan yang izinnya akan habis dalam dua tahun ke depan. Langkah ini dinilai krusial untuk mengantisipasi potensi terbengkalainya kewajiban reklamasi dan pemulihan lingkungan pascatambang di Provinsi Jambi.

Desakan tersebut mengemuka dalam konsultasi Komisi III bersama unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi ke Kementerian ESDM RI di Jakarta. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz Fattah, menegaskan bahwa pengawasan pertambangan batu bara di daerah tidak bisa lagi hanya bertumpu pada laporan administratif di atas kertas.

Baca Juga :  Menjelang HUT Kabupaten Muaro Jambi, Panitia Sebar Seribu Undangan

“Pengawasan pertambangan harus dimulai sejak dini dan berbasis data yang dapat ditindaklanjuti. Kita harus mengetahui pasti perusahaan mana yang masa izinnya mendekati akhir, bagaimana status operasionalnya, hingga sejauh mana kewajiban reklamasi dan pascatambangnya dipenuhi,” ujar Hafiz.

Menurutnya, basis data IUP yang komprehensif—mencakup identitas perusahaan, lokasi tambang, status jaminan reklamasi, serta progres pemulihan lahan—harus segera disusun bersama Pemerintah Provinsi Jambi. Data tersebut menjadi instrumen kerja untuk memetakan tingkat risiko tiap lokasi tambang sekaligus memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, Inspektur Tambang, dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum).

Baca Juga :  Gelar Pidato Pertama, BBS-JUN Mahir Sampaikan Visi Misi dan 12 Program Unggulan

Terkait aspek lingkungan, Hafiz menyoroti perlunya verifikasi langsung di lapangan terhadap kondisi fisik lahan bekas tambang, keberhasilan revegetasi, kestabilan tanah, hingga keamanan lubang bekas tambang (void). Ia juga meminta kejelasan tertulis mengenai standar dan indikator penilaian ambang batas reklamasi 60 persen agar tidak memicu perbedaan penafsiran saat pengawasan berlangsung.

Selain persoalan lingkungan, DPRD Jambi menyoroti jalur penanganan pengaduan masyarakat serta persoalan angkutan batu bara. Hafiz mendorong penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengaduan yang memiliki batas waktu penyelesaian jelas, serta kajian teknis berbasis data volume angkutan dan kapasitas infrastruktur untuk mengatasi dampak pengangkutan batu bara di jalan raya.

Baca Juga :  DPRD dan Pemkab Muaro Jambi Setujui APBD-P 2026, Naik Rp 4,2 Miliar

Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, DPRD Provinsi Jambi akan mengawal empat agenda utama, yakni penyusunan basis data IUP, pembuatan SOP pengaduan masyarakat, pelaksanaan verifikasi lapangan bersama, serta penyusunan usulan kebijakan tata kelola pertambangan dan angkutan batu bara di Jambi. (*)