NasDem Muaro Jambi Sentil Eksekutif: 6 Ranperda Jangan Jadi “Macan Kertas”

LAMANJAMBI.COM — Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Muaro Jambi melontarkan kritik dan catatan tajam terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan oleh pemerintah daerah.

NasDem menegaskan agar pembentukan regulasi baru tidak sekadar berhenti sebagai dokumen formal administratif, melainkan wajib memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Juru Bicara Fraksi Partai NasDem, Sulaiman, dalam pandangan umumnya menekankan pentingnya perencanaan yang matang, transparansi pengelolaan anggaran, serta pengawasan ketat di lapangan. Menurutnya, setiap produk hukum daerah harus memiliki arah kebijakan yang terukur dan benar-benar menjawab kebutuhan riil warga Muaro Jambi.Soroti Penyertaan Modal dan Kinerja BUMD.

Baca Juga :  AJI Jambi dan WWF Indonesia Gelar Diseminasi Liputan serta Pemutaran Film Restorasi Berbasis Masyarakat di Tebo

Perhatian khusus NasDem tertuju pada Ranperda tentang penyertaan modal daerah. Pihaknya menegaskan bahwa penambahan modal tidak boleh sekadar menjadi rutinitas penganggaran tahunan tanpa kejelasan orientasi hasil.

“Pemkab harus melakukan evaluasi kinerja manajemen secara berkala untuk memastikan penyertaan modal mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kualitas pelayanan publik,” ujar Sulaiman.

Baca Juga :  Tabrakan dengan Mobil Box, Sopir Truk Pengangkut Sawit Tewas Terjepit

Fraksi NasDem turut mendorong agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil. Pemerintah daerah diminta menyusun rencana bisnis yang rasional serta memastikan suntikan dana ditempatkan pada sektor usaha produktif, sehingga tidak menjadi beban keuangan daerah.Desak Pengamanan Aset dan Penataan Permukiman.

Terkait Ranperda pengelolaan barang milik daerah, NasDem mendesak Pemkab Muaro Jambi mempercepat inventarisasi, pengamanan, dan sertifikasi seluruh aset daerah guna mencegah potensi kebocoran serta mengoptimalkan pemanfaatannya.

Baca Juga :  Status Dicabut, Bachyuni Minta Masyarakat Waspada

Sementara itu, pada Ranperda pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan serta permukiman, NasDem mengingatkan agar penataan kawasan tidak hanya berorientasi pada perubahan fisik semata. Kebijakan tersebut harus terintegrasi dengan penyediaan fasilitas sanitasi, drainase yang layak, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tempat tinggal bagi masyarakat. (*)