Polemik Permukiman di Lahan Perkebunan, DPRD Muaro Jambi Bawa Usulan REI ke Forum Penataan Ruang

LAMANJAMBI.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) Jambi guna membahas usulan pemanfaatan pola ruang perkebunan menjadi kawasan permukiman. Rapat berlangsung di Ruang Komisi IV DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Senin (2/11/2026).

​RDP dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, serta dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait. Di antaranya perwakilan Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Muaro Jambi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Bagian Hukum Setda Kabupaten Muaro Jambi.

Baca Juga :  Pj Bupati Hadiri Senam Sehat Kejari

​Pembahasan difokuskan pada sinkronisasi tata ruang dan status kawasan perkebunan yang dimohonkan oleh jajaran pengurus REI Jambi untuk pengembangan area hunian. Dari pertemuan tersebut, forum menyepakati empat langkah tindak lanjut sebagai pijakan pengambilan keputusan.

Baca Juga :  Untuk TPP, BPKAD Kabupaten Muaro Jambi Anggarkan Rp 76 Miliar

​Pertama, membawa dan menyampaikan hasil RDP tersebut ke tingkat Rapat Dengar Pendapat Forum Penataan Ruang. Kedua, mengundang konsultan individu beserta tim penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muaro Jambi guna mengkaji kesesuaian regulasi. Ketiga, melibatkan instansi terkait lainnya agar pembahasan berjalan lebih komprehensif. Keempat, menjadwalkan RDP lanjutan pada Senin (9/11/2026).

Baca Juga :  Bupati BBS Sampaikan KUPA-PPAS, APBD-P Muaro Jambi Berkurang Puluhan Miliar

​Melalui kesepakatan ini, DPRD Kabupaten Muaro Jambi menegaskan komitmennya agar proses penataan ruang kawasan permukiman berjalan transparan dan patuh terhadap aturan yang berlaku, sehingga kebutuhan hunian masyarakat serta iklim investasi pelaku usaha dapat terakomodasi secara seimbang. (*)