LAMANJAMBI.COM – Pj Bupati Muaro Jambi Raden Najmi melakukan evaluasi terhadap program Kota Layak Anak (KLA) yang dicanangkan oleh pemerintah.
Rapat evaluasi yang digelar di kantor Bupati Muaro Jambi itu dihadiri oleh seluruh gugus tugas KLA, seperti Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DSPP – PA), Bappeda, Dinas Pendidikan, camat , dan OPD terkait lainnya.
Menurut Raden Najmi, pertemuan gugus tugas yang dirangkaikan dengan KLA merupakan momen penting dalam rangka mengevaluasi program-program KLA yang telah dicanangkan dan ditetapkan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas tinggi dimasa depan.
“Untuk mewujudkan hal tersebut, semua pihak terkait perlu merapatkan barisan, menyamakan persepsi, dan langkah, sehingga kebijakan dan program yang disusun saling bersinergi, mengisi, dan tidak tumpang tindih,” kata Pj. Bupati Raden Najmi.
Katanya, SDM yang unggul dimasa depan harus dipersiapkan secara khusus melalui sebuah strategi dan sistem yang mampu mendukung terpenuhinya hak-hak anak. Sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal serta terlindungi dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi.
Sementara itu, Kadis Sosial Kabupaten Muaro Jambi, Chandra Budi Rosa menyebut jika point terpenting dari proses pengembangan KLA di Muaro Jambi yaitu koordinasi antara para stakeholder dalam rangka pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
“Karenanya penguatan koordinasi para stakeholder terkait dapat terus ditingkatkan melalui mekanisme gugus tugas yang telah dibentuk,” kata Budi Rosa.
Guna meningkatkan efektivitas koordinasi ditingkat kabupaten, diharapkan peran aktif OPD terkait agar terus meningkatkan koordinasi dalam rangka pengembangan kebijakan dan program, maupun inisiatif kegiatan yang mampu mendukung terwujudnya percepatan perwujudan KLA.
“Anak adalah investasi di masa yang akan datang, maka menjadi kewajiban bersama untuk melindungi mereka dan menjadikannya lebih berkualitas, sehingga akan menjadi modal pembangunan. Untuk itu peran seluruh pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha harus bahu membahu untuk dapat mewujudkannya,” pungkasnya. (*)
.
