Alparobi : Pemerintah Harus Bisa Jamin Ketersediaan Pangan
LAMANJAMBI.COM,- Angka inflasi di Provinsi Jambi menjadi yang tertinggi secara nasional. Saat ini, persentase kenaikan inflasi di Provinsi jambi mencapai 8,55 persen.
Diketahui, penyumbang angka infalsi terbesar di Provinsi Jambi dari dua daerah, yakni dari Kota Jambi dan Kabupaten Bungo. Dari hasil evaluasi Pemkab Bungo beberapa waktu lalu, infalsi terjadi di beberapa komoditi bahan makan pokok, seperti cabe merah, cabe rawit, telur dan daging ayam.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Bungo, Gusriandi Rifa’i meminta agar pemerintah Kabupaten Bungo segera mengatasi kondisi tersebut. Pasalnya, komoditi yang mengalami inflasi merupakan bahan pokok yang digunakan setiap hari oleh masyarakat.
Jika kondisi tersebut dibiarkan dalam waktu lama, tentu hal tersebut sangat memberatkan bagi masyarakat terutama pelaku UMKM yang bergerak di bidang makanan.
“Pemerintah harus intens mengawasi setiap harga-harga bahan makanan pokok dipasaran. Jika terjadi kenaikan yang signifikan harus cepat mengambil tindakan untuk menekan angka inflasi,” ujarnya.
Gusriandi menegaskan bahwa DPRD Bungo akan mendukung pemerintah untuk mengatasi inflasi di Kabupaten Bungo. Jangan sampai perekonomian masyarakat mati akibat kurangnya respon dari pemerintah terhadap inflasi ini.
“Sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah, kita sudah menganggarkan pada APBD-P agar Pemkab Bungo mengatasi inflasi ini dengan serius. Sebagai komisi II, kami berharap dalam waktu dekat masyarakat tidak lagi merasakan mahalnya harga dipasaran,” ujar Ketua PDI-P Bungo itu.
Sementara itu, Tokoh Muda Kabupaten Bungo, Alparobi mengatakan bahwa pemerintah harus mampu menjamin ketersediaan pangan di pasar. Jangan sampai ada bahan pangan yang mengalami kendala agar tidak ada permainan yang terjadi di pasaran.
Selain itu, penegakan Perda harus benar-benar ditegakkan agar dapat menekan angka inflasi.
“ada beberapa point yang harus diperhatikan untuk menekan angka inflasi, yakni dengan menjaga daya beli, menjaga konsumsi rumah tangga, akses permodalan dan Memberikan akses yang mudah dengan UMKM,” tutur Alparobi. (**)
