LAMANJAMBI.COM, — Kenaikan harga BBM bersubsidi dikeluarkan oleh berbagai pihak. Selain masyarakat dan mahasiswa, anggota DPR juga menolak kenaikan harga BBM tersebut.
Seperti Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bungo. Mereka dengan tegas menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Penolakan kenaikan BBM bersubsidi itu digelar Fraksi PKS Kabupaten Bungo, akan memasang berupa spanduk penolakan sebagai bentuk protes, di pusat-pusat kota.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bungo menegaskan, hingga saat ini seluruh anggota Fraksi PKS dan semua kader Partai PKS Kabupaten Bungo, sangat menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi.
Baca Juga.
Tolak Kenaikan BBM, Fraksi PKS Bungo Minta Pemerintah Batalkan Keputusan Itu
Tekan Kasus PMK, Dewan Jambi Belajar ke Sumbar
“Saya selaku ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bungo juga mewakili seluruh kader PKS dan rakyat Bungo sepakat menolak kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Kami minta agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi itu,” tegas Dharmawan F, SH, Jumat (09/09).
Menurutnya, naiknya harga BBM bersubsidi saat ini, sangat memberatkan ekonomi masyarakat, yang berimbas dengan naiknya harga beberapa bahan pokok di pasar, serta naiknya tarif jasa angkutan.
“Harga BBM ini akan menimbulkan multiflying effect yang dahsyat dengan naiknya harga-harga barang dan tarif transportasi umum tentunya,” jelasnya.
PKS berpendapat, kenaikan harga BBM subsidi itu sangat memberatkan rakyat yang belum sepenuhnya pulih dari hantaman pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.
“Kenaikan harga BBM ini sangat tidak sesuai dengan jargon Pemerintah yang di gaungkan pada tanggal 17 Agustus 2022 yang lalu yaitu ‘Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat’. Kami juga akan pasang spanduk untuk menolak kenaikan harga BBM subsidi,” pungkasnya. (*)
Komentar