LAMANJAMBI.COM — Ratusan tenaga honor RSUD Raden mattaher Jambi melakukan aksi unjuk rasa di RSUD itu sendiri. Mereka menuntut berbagai hal yang mereka alami selama ini.
Usai menyuarakan aspirasi mereka dihalaman rumah sakit, pejabat rumah sakit ini langsung menemui mereka. Selanjutnya mereka diajak untuk mediasi di suatu ruangan.
Disana ada petinggi rumah sakit, dewan pengawas, perwakilan dari BKD dan sejumlah orang penting lainnya.
Tidak puas dengan hasil pertemuan itu, ratusan honorer itu langsung mendatangi kantor DPRD Provinsi Jambi. Disana mereka kembali menyuarakan aspirasi mereka kepada wakil rakyat.
Ratusan tenaga honorer ini diterima langsung oleh ketua DPRD Provinsi Jambi, Havis Fattah dan sejumlah anggota DPRD provinsi Jambi lainnya.
“Kami sangat kecewa dengan apa yang kami dapatkan dari management rumah sakit. Mereka bukannya menenangkan kami, malah memarahi kami, nanya izin keramaian lah,” kata seorang tenaga honorer.
Dari pertemuan dengan pihak management, tidak ada keputusan yang membuat mereka senang. Oleh karena itu, ratusan honorer ini langsung mengadukan nasibnya kepada ketua DPRD Provinsi Jambi, Havis Fattah.
“Alhamdulillah kami diterima dengan baik oleh pak ketua. Dia memberikan solusi, dia akan panggil management rumah sakit dan BKD dan akan membawa permasalahan ini kepada BKN,” katanya.
Ratusan orang honorer RSUD Raden Mattaher Jambi melakukan aksi demo. Mereka menuntut ketidakadilan dari manajemen Rumah sakit terhadap mereka.
Mereka dianggap sebelah mata oleh manajemen Rumah sakit, sebab sampai saat ini mereka tidak dimasukkan ke dalam database. Alasan manajemen karena status rumah sakit merupakan BLUD.
Yang membuat mereka kecewa, rumah sakit pemerintah provinsi lainnya seperti rumah sakit jiwa Provinsi Jambi statusnya juga BLUD, namun honor di sana terdaftar di database.
Karena tidak terdaftar di database, mereka tidak bisa mendaftar ASN PPPK, dan itu sangat merugikan bagi honor di sana.
“Sudah belasan tahun kami mengabdi di sini, tapi tidak masuk database, alasannya karena BLUD, padahal Rumah sakit lain juga BLUD tapi mereka terdaftar di database. Ini yang kami sesalkan,” kata seorang perawat.
Mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan rumah sakit itu sendiri. Mereka membentangkan karton yang tertuliskan uneg-uneg mereka.
Selain menuntut kejelasan database, pihaknya juga meminta kepada pemerintah Provinsi Jambi khususnya Rumah sakit Raden mattaher Jambi untuk menambah kuota PPPK.
“Sekarang formasinya hanya sedikit sekali. Sementara honorer disini cukup banyak,” katanya.
Mereka menduga jika management rumah sakit tidak mau ambil pusing soal data honorer. Kemungkinan karena tidak ada uang masuknya.
“Yang selalu diperhatikan adalah ASN. Sama-sama kita ketahui jika jumlah ASN disini sangat sedikit, yang banyak itu honorer. Tanggung jawab honorer hampir sama, tapi kesejahteraan jauh dari mereka,” katanya.
“Tolonglah hai pimpinan kami, tolonglah pak gubernur, DPRD provinsi Jambi. Perhatikan nasib kami. Belasan tahun mengabdi disini tapi jauh dari kata sejahtera,” sambungnya.
Selain menuntut formasi PPPK, ratusan tenaga honor ini juga menuntut keadilan dan pemerataan insentif BPJS yang mereka terima.
Informasi yang dihimpun jika insentif BPJS seperti dimainkan oleh manajemen. Siapa yang protes akan lebih banyak mendapatkan insentif, sementara yang tidak protes akan menerima alakadarnya.
“Kami minta transparan. Jangan mentang-mentang kami honorer, kami dipermainkan. Ingat, doa orang teraniaya akan dikabulkan oleh Allah,” kesalnya.
Jika tuntutan mereka tidak dikabulkan oleh manajemen rumah sakit maka mereka akan melakukan aksi yang cukup besar lagi bahkan mereka akan melakukan aksi mogok kerja. (*
