MERANGIN – Hubungan yang tak harmonis langsung terjadi di awal pemerintahan Syukur-Khafid. Bahkan komunikasi yang tak sehat antara Pemkab dan DPRD Merangin, kadung mencuat ke publik.
Dua pimpinan DPRD Merangin secara terbuka menyampaikan sikapnya. Mereka kecewa karena bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dinilai tak terbuka mengenai efisiensi anggaran yang sedang dilakukan.
“DPRD sudah surati tiga kali. Tapi tidak ditanggapi (oleh eksekutif). Kita heran juga, apa yang disembunyikan. Budgetting atau penganggaran itu hak dan kewajiban bersama sesuai undang-undang,” ujar Herman Efendi, Ketua I DPRD Merangin, Selasa (29/4).
Ia mengatakan mendukung penuh program efisiensi. Dimana efisiensi ini menjalankan perintah presiden. Tapi DPRD harus diajak bicara dan bahas. Karena UU juga mengamanahkan pembentukan atau perubahan APBD harus dibahas dan disepakati bersama antara pemda dan DPRD.
“Kami mau jawab apa jika masyarakat mempertanyakan kebijakan anggaran, pemangkasan anggaran sedangkan kami tidak dilibatkan,” tambahnya.
Tak hanya Fendi yang juga Ketua DPD Golkar Merangin. Sebelumnya, Wakil Ketua II DPRD Merangin Ahmad Fahmi, juga menyoroti proses pembahasan efisiensi anggaran yang terkesan tertutup dari mata DPRD.
Sinyal ‘matinya’ komunikasi pemkab dan DPRD sudah terlihat satu bulan lalu. Yakni ketika akan dilaksanakan paripurna LKPJ. Bupati M Syukur sampai menunggu beberapa jam di salah satu ruangan di DPRD Merangin.
Sumber media ini menyebutkan, ada beberapa poin aspirasi DPRD yang saat itu jadi ganjalan. Karena belum jelas tanggapannya, anggota DPRD ‘membalas’ dengan cara tak hadir di forum rapat dan menunda sidang paripurna hingga tengah malam.(tim)
