LAMANJAMBI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi mendorong percepatan pembangunan konektivitas jalan nasional yang menghubungkan Kota Sungai Penuh menuju perbatasan Sumatera Barat (Tapan), Kabupaten Pesisir Selatan. Langkah ini dinilai krusial untuk membuka isolasi wilayah sekaligus menggerakkan roda ekonomi di kawasan barat Provinsi Jambi.
Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan, menyampaikan bahwa penguatan aksesibilitas tersebut merupakan aspirasi utama Pemerintah Kota Sungai Penuh yang dibahas dalam rapat koordinasi lintas instansi di Jambi, Sabtu (26/9).
“Konektivitas jalan nasional ini sangat vital. Selain berdampak langsung pada sektor sosial dan ekonomi, kawasan Kerinci dan Sungai Penuh merupakan daerah bernilai sejarah serta memiliki posisi strategis,” ujar Samsul.
Menurutnya, wilayah tersebut menjadi titik temu penting yang menghubungkan tiga pintu masuk utama, yakni dari arah Kota Jambi, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sumatera Barat. Potensi daerahnya pun besar, mulai dari keberadaan Gunung Kerinci setinggi 3.805 meter di atas permukaan laut (mdpl) hingga hamparan kebun teh seluas 2.126 hektare yang tercatat sebagai kebun teh terluas kedua di dunia dalam satu hamparan.
Untuk memangkas waktu tempuh dan jarak, Pemkot Sungai Penuh sebelumnya telah mengusulkan pembangunan jalan alternatif berupa jalan layang (flyover). Guna merealisasikannya, Samsul menekankan perlunya kolaborasi bersama anggota Komisi V DPR RI untuk memperjuangkan alokasi anggaran di tingkat pemerintah pusat.
Berdasarkan paparan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), dokumen detail engineering design (DED) sepanjang 36 kilometer sebenarnya telah rampung disusun dan anggarannya sempat disiapkan. Namun, realisasi proyek tersebut masih terkendala perizinan karena melintasi kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
Sebagai solusi, seluruh pemangku kepentingan yang meliputi Pemkot Sungai Penuh, Pemprov Jambi, BPJN, Bappeda, Dinas Kehutanan, serta pihak pengelola TNKS sepakat membentuk tim kerja gabungan.
Bappeda Provinsi Jambi memproyeksikan tahapan studi kelayakan dan kajian teknis baru akan dilaksanakan pada 2027 mendatang. “Tim kerja gabungan ini nantinya yang akan mengkaji opsi paling prioritas dan ramah lingkungan, apakah menggunakan skema jalan layang, terowongan, atau konstruksi lainnya,” pungkas Samsul. (*)










