LAMANJAMBI.COM — Provinsi Jambi berupaya memperkuat tata kelola pangan daerah dengan mencontoh keberhasilan pengikatan ekosistem pangan terintegrasi yang diterapkan PT Food Station Tjipinang Jaya. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjamin stabilitas harga pangan di tengah masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menyatakan bahwa potensi pertanian Jambi yang melimpah membutuhkan sistem distribusi, penyimpanan, dan pengendalian harga modern. Hal tersebut dinilai penting agar hasil panen memberi nilai tambah bagi petani lokal.
”Food Station tidak hanya mengelola perdagangan beras, tetapi membangun ekosistem pangan terintegrasi. Konsep seperti ini sangat layak menjadi referensi untuk dikembangkan di Provinsi Jambi,” ujar Ivan seusai kunjungan kerja, baru-baru ini.
Food Station sendiri saat ini menaungi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dengan anggota lebih dari 16 ribu petani, serta mengelola delapan pabrik pengolahan beras di berbagai daerah sebagai bagian dari rantai pasok nasional.
Menurut Ivan, ketahanan pangan daerah tidak cukup hanya mengandalkan tingginya tingkat produksi hulu. Keberadaan sistem hilir—seperti kelancaran distribusi, jaminan penyerapan panen, dan keamanan stok—menjadi kunci utama menjaga harga tetap stabil.
Secara khusus, Ivan menyoroti pentingnya adopsi inovasi Early Warning System (sistem peringatan dini) berbasis data yang dimiliki Food Station.
Integrasi Data: Memantau ketersediaan stok secara real-time. Antisipasi Dini: Mencegah potensi kelangkaan dan gejolak harga sebelum meluas. Serta kebijakan Tepat: Membantu pemerintah daerah mengambil keputusan berbasis data (data-driven policy).
Guna mewujudkan ekosistem pangan tersebut, Ivan menekankan perlunya kolaborasi erat antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD, Bulog, pelaku usaha, hingga kelompok tani.
”Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah membangun ekosistemnya, BUMD menjadi motor penggerak, dan petani harus jadi pihak yang paling merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Ia berharap hasil studi banding ini tidak berhenti sebagai agenda kunjungan kerja semata, tetapi ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan konkret demi menghadirkan sistem distribusi pangan Jambi yang efisien, transparan, dan berkelanjutan. (*)
