Fiskal Terbatas, Dewan Minta Pemkab Muaro Jambi Tajamkan Skala Prioritas Anggaran

Pimpinan DPRD Muaro Jambi Hadiri Sosialisasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026

LAMANJAMBI.COM — Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menghadiri kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono.

​Jajaran legislatif yang hadir meliputi Ketua DPRD Aidi Hata, Wakil Ketua II Jurjani, serta anggota dewan Ulil Amri dan Safri Hasibuan. Kegiatan ini digelar sebagai pedoman strategis dalam menyongsong perencanaan anggaran daerah.

Baca Juga :  DPRD Muaro Jambi Pertahankan Bachyuni jadi PJ Bupati

​Dalam sambutan tertulis Bupati Muaro Jambi yang dibacakan oleh Sekda Budhi Hartono, ditekankan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 wajib dilakukan secara cermat, realistis, disiplin, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Seluruh perangkat daerah diminta untuk mengevaluasi usulan program secara objektif dengan menimbang tingkat urgensi serta dampak langsungnya.

​”Jangan memaksakan semua usulan harus masuk APBD. Dahulukan kebutuhan dasar, pelayanan publik, pembangunan prioritas, serta program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” demikian pesan yang disampaikan dalam sambutan tersebut.

Baca Juga :  Polemik PT BEP Dengan Masyarakat, DPRD Muaro Jambi Janji Turun Kelapangan

​Selain penentuan skala prioritas, pemerintah daerah juga menggarisbawahi pentingnya penyusunan target pendapatan yang terukur. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus berpijak pada potensi riil, sementara pendapatan transfer wajib mengacu pada ketentuan resmi yang berlaku.

​Keterbatasan fiskal daerah harus disikapi melalui penajaman prioritas dan perbaikan kualitas belanja, bukan lewat penyusunan anggaran tanpa perhitungan matang. Perangkat daerah juga diingatkan agar tidak terjebak pada orientasi serapan anggaran semata, melainkan fokus pada hasil akhir (output) dan manfaat (outcome) yang dirasakan langsung oleh warga.

Baca Juga :  Yuli Setia Bakti Dampingi Ihsan Yunus Serahkan Alsintan kepada Warga

​Pemerintah menegaskan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dirancang harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muaro Jambi 2025–2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

​Melalui sosialisasi ini, sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola perencanaan APBD 2027 yang efektif, transparan, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat Muaro Jambi. (*)