LAMANJAMBI.COM – Fenomena kematian massal ribuan ekor ikan pada ratusan keramba milik warga Desa Sungai Duren, Pematang Jering, Sarang Burung dan desa lainnya Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, mendapatkan perhatian serius dari pihak legislatif.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi mendesak dinas terkait untuk segera mengambil langkah cepat dan konkret di lapangan.
Anggota III DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Robinson Sirait, menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas musibah yang menimpa para petani keramba di kawasan aliran Sungai Batanghari tersebut. Kerugian material yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah dinilai sangat memberatkan perekonomian masyarakat setempat.
”Kami turut prihatin atas musibah yang menimpa para pembudidaya ikan di Desa Sungai Duren. Musibah ini tentu menjadi pukulan berat bagi perekonomian warga,” ujar Robinson Sirait.
Robinson menegaskan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Muaro Jambi harus segera merespons kondisi ini dengan menurunkankan tim ke lokasi guna melakukan pengujian sampel atau kadar air. Langkah ini penting untuk memastikan apakah kematian ribuan ikan tersebut murni akibat fenomena alam musim kemarau atau terdapat indikasi pencemaran limbah maupun aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI).
”Instansi terkait, terutama Dinas LH, harus segera turun ke lapangan cek kondisi air. Jika hasil uji laboratorium membuktikan air sungai memang tercemar, lakukan langkah konkret dan tegas agar permasalahan ini tidak berlarut-larut serta tidak terulang lagi di masa mendatang,” tegasnya.
Selain DLH, politisi PAN ini juga meminta Dinas Perikanan Kabupaten Muaro Jambi untuk segera melakukan pendataan secara mendalam dan menyeluruh terhadap para peternak yang terdampak.
”Dinas Perikanan harus secepatnya mendata jumlah keramba, total populasi ikan yang mati, serta merinci besarnya kerugian yang dialami setiap petani,” tambahnya.
Lebih lanjut, Robinson mendorong Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk mengupayakan alokasi bantuan darurat bagi para pembudidaya ikan yang terdampak guna memulihkan usaha mereka.
”Jika memang ada alokasi anggaran, kami mohon pemerintah daerah memberikan bantuan kepada para petani agar beban kerugian mereka tidak terlalu dalam. Kalaupun anggaran terbatas, minimal ada bantuan bibit ikan untuk modal awal mereka bangkit kembali,” pungkas Robinson.
